Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin menilai harus ada payung hukum yang mengatur LGBT di Indonesia agar tidak bias penafsiran dan penindakan di masyarakat.
Untuk itu, DPR dan pemerintah didesak untuk segera menyusun UU yang tidak bertentangan dengan UUD dan Pancasila serta berprinsip pada Ketuhanan.
"Mendesak DPR dan pemerintah yang berkewenangan membuat UU jangan sampai mengabaikan UUD dan terutama Pancasila," kata Din Syamsudin usai rapat pleno Wantim MUI ke-24 di Kantor MUI Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Menurutnya, sesuai dengan norma yang berlaku di tanah air, maka LGBT tidak diperbolehkan berkembang di tanah air.
"Prinsipnya harus sesuai dengan sila pertama ketuhanan, jangan sampai mengabaikan agama, kalau agama menolak LGBT berarti itu sesuai Pancasila," kata Din.
Di kesempatan yang sama, Anggota Watim MUI Sabriati Aziz mengatakan, desakan untuk membuat UU larangan LGBT bukan berarti mengkriminalisasi kaum LGBT. Justru sebaliknya.
"Jangan dikira ini mengkriminalisasi LGBT. Mereka bisa di sembuhkan karena itu bukan kodrati tapi lebih kepada pengaruh lingkungan," ujarnya.
Terkait hal itu, dia pun siap mengarahkan kaum LGBT untuk di terapi atau direhabilitasi. "Kalau UU itu urusan DPR, bisa diterapi penyembuhan," terang dia. (Fdi)
