Headline

Diduga Terlibat Nepotisme, Kubu Oposisi Mulai Tekan PM Abe

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 08 Maret 2018
Diduga Terlibat Nepotisme, Kubu Oposisi Mulai Tekan PM Abe

Wapres AS Mike Pence dan PM Jepang Shinzo Abe bersulang saat jamuan makan yang diselenggarakan Abe di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang,(ANTARA FOTO/REUTERS/ Kiyoshi Ota/Pool)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perdana Menteri Shinzo Abe mendapat tekanan keras dari kubu oposisi. Abe diduga terlibat dalam skandal nepotisme yang membuatnya kehilangan pengaruh.

Ada beberapa dokumen dari kementerian yang menimbulkan kecurigaan bahwa Abe memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang melalui perjanjian yang dipalsukan.

Tuduhan bahwa seorang penyelenggara sekolah, yang memiliki hubungan dengan istri Abe, Akie, mendapat kesepakatan atas tanah untuk sekolah di kota Osaka menyurutkan ketenaran perdana menteri tersebut pada tahun lalu.

Mantan kepala penyelenggara sekolah dan istrinya ditangkap pada Juli, karena dicurigai menerima subsidi secara tidak sah.

Abe, dalam tahun keenamnya menjabat dan mengincar perpanjangan masa jabatan tiga tahun sejak September, tampak meninggalkan masalahnya dengan kemenangan besar pemilihan umum untuk kelompok penguasa pemerintahan pada Oktober.

Meski begitu, pada pekan lalu, surat kabar Asahi melaporkan bahwa beberapa dokumen tentang penjualan tanah mungkin telah dipalsukan. Hal tersebut menyusul pengungkapan kementerian keuangan yang menyimpan dokumen-dokumen yang menurut pejabat tidak lagi ada.

Dengan di bawah tekanan dari partai berkuasa bersama dengan pihak oposisi, kementerian tersebut pada Kamis (8/3) memberi rilisan ke parlemen sebanyak ratusan halaman dari apa yang dikatakannya sebagai salinan dokumen asli, namun anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa keraguan mereka tetap ada.

"Ini bukan hanya masalah apakah dokumen diubah atau tidak. Ini adalah masalah yang menghancurkan fondasi politik," kata Renho, anggota parlemen majelis tinggi dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang oposisi, yang menuju pada satu nama.

"Jika kata-kata di parlemen dan dokumen yang diajukan oleh pemerintah tidak benar, kita tidak bisa memperdebatkan apapun," demikian Renho kepada anggota dewan lainnya sebagaimana dilansir Antara dari Reuters.

Blok penguasa Abe memiliki mayoritas besar di kedua majelis parlemen, sehingga cengkeraman pada kekuasaan tampaknya tidak terkena risiko. Namun, dukungan yang merosot dapat mempersulit upayanya untuk masa jabatan tiga tahun ketiga sebagai pemimpin Partai Liberal Demokrat dalam pemilihan partai September.

Keterpilihan Abe kembali akan menempatkannya pada jalur menjadi perdana menteri terlama Jepang.

Abe telah membantah bahwa dia atau istrinya berpihak pada mantan kepala penyelenggara sekolah Moritomo Gakuen, Yasunori Kagoike.

Pada pertemuan Kamis komite anggaran majelis tinggi - yang diboikot oleh sebagian besar anggota parlemen oposisi - Abe mengatakan bahwa kementerian keuangan harus melakukan "upaya maksimal" untuk segera menjelaskan situasinya, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Taro Aso.

Aso, sekutu dekat Abe, bisa berakhir di kursi panas jika ternyata pejabat kementeriannya mengganti dokumen yang disetujui.

"Jika laporan Asahi benar, itu akan menjadi masalah tanggung jawab Aso," kata mahaguru ilmu politik Universitas Nihon Tomoaki Iwai.(*)

#PM Shinzo Abe #Dugaan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Dua Kader Ditangkap KPK, Ini Respon Gerindra
Sudaryono mengimbau semua pihak agar bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
 Dua Kader Ditangkap KPK, Ini Respon Gerindra
Indonesia
KPK OTT 2 Kelapa Daerah, DPR: Penyakit Lama
eterlibatan kepala daerah dalam kasus suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan integritas yang serius.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
KPK OTT 2 Kelapa Daerah, DPR: Penyakit Lama
Indonesia
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
KPK saat ini masih mendalami skema pembelian dan kepemilikan aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang digunakan untuk menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
Indonesia
Mobil Mewah dan Kebun Sawit Disita Kejati DKI di Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI
Dalam penyidikan perkara tersebut, penyidik telah melaksanakan penggeledahan, pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Mobil Mewah dan Kebun Sawit Disita Kejati DKI di Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI
Indonesia
KPK Bawa Duit Rp 400 Juta Dari Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Riau, Ada Dolar Singapura
Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Ade Agus dalam rangka lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
KPK Bawa Duit Rp 400 Juta Dari Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Riau, Ada Dolar Singapura
Indonesia
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga saat ini atau Rabu (17/12) masih merampungkan berkas perkara kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Indonesia
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
KPK memulai penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Bagikan