Headline

Diduga Terlibat Nepotisme, Kubu Oposisi Mulai Tekan PM Abe

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 08 Maret 2018
Diduga Terlibat Nepotisme, Kubu Oposisi Mulai Tekan PM Abe

Wapres AS Mike Pence dan PM Jepang Shinzo Abe bersulang saat jamuan makan yang diselenggarakan Abe di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang,(ANTARA FOTO/REUTERS/ Kiyoshi Ota/Pool)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perdana Menteri Shinzo Abe mendapat tekanan keras dari kubu oposisi. Abe diduga terlibat dalam skandal nepotisme yang membuatnya kehilangan pengaruh.

Ada beberapa dokumen dari kementerian yang menimbulkan kecurigaan bahwa Abe memiliki kesepakatan dengan sejumlah orang melalui perjanjian yang dipalsukan.

Tuduhan bahwa seorang penyelenggara sekolah, yang memiliki hubungan dengan istri Abe, Akie, mendapat kesepakatan atas tanah untuk sekolah di kota Osaka menyurutkan ketenaran perdana menteri tersebut pada tahun lalu.

Mantan kepala penyelenggara sekolah dan istrinya ditangkap pada Juli, karena dicurigai menerima subsidi secara tidak sah.

Abe, dalam tahun keenamnya menjabat dan mengincar perpanjangan masa jabatan tiga tahun sejak September, tampak meninggalkan masalahnya dengan kemenangan besar pemilihan umum untuk kelompok penguasa pemerintahan pada Oktober.

Meski begitu, pada pekan lalu, surat kabar Asahi melaporkan bahwa beberapa dokumen tentang penjualan tanah mungkin telah dipalsukan. Hal tersebut menyusul pengungkapan kementerian keuangan yang menyimpan dokumen-dokumen yang menurut pejabat tidak lagi ada.

Dengan di bawah tekanan dari partai berkuasa bersama dengan pihak oposisi, kementerian tersebut pada Kamis (8/3) memberi rilisan ke parlemen sebanyak ratusan halaman dari apa yang dikatakannya sebagai salinan dokumen asli, namun anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa keraguan mereka tetap ada.

"Ini bukan hanya masalah apakah dokumen diubah atau tidak. Ini adalah masalah yang menghancurkan fondasi politik," kata Renho, anggota parlemen majelis tinggi dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang oposisi, yang menuju pada satu nama.

"Jika kata-kata di parlemen dan dokumen yang diajukan oleh pemerintah tidak benar, kita tidak bisa memperdebatkan apapun," demikian Renho kepada anggota dewan lainnya sebagaimana dilansir Antara dari Reuters.

Blok penguasa Abe memiliki mayoritas besar di kedua majelis parlemen, sehingga cengkeraman pada kekuasaan tampaknya tidak terkena risiko. Namun, dukungan yang merosot dapat mempersulit upayanya untuk masa jabatan tiga tahun ketiga sebagai pemimpin Partai Liberal Demokrat dalam pemilihan partai September.

Keterpilihan Abe kembali akan menempatkannya pada jalur menjadi perdana menteri terlama Jepang.

Abe telah membantah bahwa dia atau istrinya berpihak pada mantan kepala penyelenggara sekolah Moritomo Gakuen, Yasunori Kagoike.

Pada pertemuan Kamis komite anggaran majelis tinggi - yang diboikot oleh sebagian besar anggota parlemen oposisi - Abe mengatakan bahwa kementerian keuangan harus melakukan "upaya maksimal" untuk segera menjelaskan situasinya, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Taro Aso.

Aso, sekutu dekat Abe, bisa berakhir di kursi panas jika ternyata pejabat kementeriannya mengganti dokumen yang disetujui.

"Jika laporan Asahi benar, itu akan menjadi masalah tanggung jawab Aso," kata mahaguru ilmu politik Universitas Nihon Tomoaki Iwai.(*)

#PM Shinzo Abe #Dugaan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Pemerasan senilai total Rp 168,92 miliar tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Kortastipidkor Polri Geledah Beberapa Lokasi Usut Dugaan Korupsi Terkait Fasilitas Kredit Perbankan
Penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi, meminta keterangan sejumlah pihak, serta mengamankan dokumen yang dinilai relevan dengan perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Kortastipidkor Polri Geledah Beberapa Lokasi Usut Dugaan Korupsi Terkait Fasilitas Kredit Perbankan
Indonesia
20 Orang diamankan KPK di Mapolres Imbas OTT Bupati Klaten
Tim penindakan juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dengan hitungan sementara sejumlah sekitar Rp 1 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
20 Orang diamankan KPK di Mapolres Imbas OTT Bupati Klaten
Indonesia
Bupati Klaten Diduga Kena OTT KPK, Begini Kata Gubernur Jateng
Terkait kemungkinan langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Luthfi belum memberikan keterangan lebih jauh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Bupati Klaten Diduga Kena OTT KPK, Begini Kata Gubernur Jateng
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
KPK menyita satu unit mobil dan rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni di wilayah Jakarta Selatan pada 10 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Mengekstraksi dan Menganalisis Barang Bukti Elektonik Dugaan Suap Proyek di Rejang Lebong
Indonesia
Duit Rp 764 Diamankan KPK Dalam Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti Rp 665 juta disita dari ruangan Kepala Bagian Akademik Unsoed sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru, ES.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 22 Agustus 2026
Duit Rp 764 Diamankan KPK Dalam Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed
Indonesia
Ruben Onsu Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan Dana Investasi
Terkait kronologi, terlapor (Ruben Onsu) yang memiliki usaha menawarkan korban untuk menginvestasikan dananya. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara korban dan terlapor.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Ruben Onsu Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan Dana Investasi
Indonesia
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Silmy Karim yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Bagikan