Dibanding Anggota DPR, Jokowi Sebut Tenaga Medis dan ODP Lebih Pantas Dites COVID-19

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo tak setuju tes COVID-19 dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tepat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Tes itu semestinya diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya, serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Baca Juga:

Pemerintah Sebut Deteksi Virus COVID-19 Baru Terlihat Setelah 7 Hari

"Jadi diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi, Selasa (24/3).

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat telah mendistribusikan 105 ribu alat rapid test ke beberapa daerah di Indonesia yang terpapar corona. Mulai dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta, hingga Bali.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pekan ini akan diadakan rapid test bagi 575 anggota DPR beserta keluarganya. Tes akan dilaksanakan di kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan.

Indra menyampaikan, awalnya niat rapid test ini memang diprioritaskan bagi anggota DPR yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas.

Baca Juga:

Ini Tahapan Rapid Test COVID-19

Seiring berjalannya waktu semua anggota DPR dan keluarganya juga ingin memastikan kondisi kesehatannya masing-masing apakah terjangkit virus tersebut atau tidak.

Di samping itu, dia mengklaim pemeriksaan melalui metode rapid test ini tidak dianggarkan sama sekali oleh pihak Kesetjenan DPR RI.

Menurut dia, rapid test ini murni dari hasil sumbangan para anggota DPR tersebut.

"Ini ada beberapa sumbangan anggota-anggota pimpinan untuk mengadakan rapid test-nya. Jadi sebenarnya tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Pikirkan Rakyat Kecil di Tengah Pandemi Corona