Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi
Ilustrasi: Suasana pusat penjualan ponsel di Jakarta, Selasa (15/9/2020). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Merahputih.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai pemerintah Indonesia tidak harus memilih apakah menyelesaikan persoalan kesehatan atau ekonomi seiring terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air.
"Sebagai fenomena yang dihadapi masyarakat terkait dengan kasus COVID-19 ini, masih ada pilihan lain, yang menurut saya lebih baik, yaitu penanganan kesehatan dilakukan simultan dengan geliat ekonomi di tengah masyarakat," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Baca Juga:
9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta
"Tentu dalam suatu ruang komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," sambung dia.
Masyarakat juga dinilai paham betul resiko fatal pada diri dan anggota keluarganya, ketika lalai atau lengah sekejap saja tidak sejalan dengan protokol kesehatan.
Oleh karena itu, komunikasi kesehatan penanganan COVID-19 harus berada pada orbit 'titik panas', baru kemudian kesehatan dan ekonomi dilakukan simultan.
"Penanganan kesehatan simultan dengan geliat ekonomi pilihan sangat tepat dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Jangan samakan dengan negara yang luasnya sedikit dan cadangan devisa luar biasa. Tapi, tentu berada pada 'hotspot' komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," jelas dia.
Baca Juga:
Tanpa komunikasi berada pada titik panas pilihan untuk mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi tidak akan dapat dilakukan secara substansial, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial baru.
Titik panas komunikasi adalah dengan menggelorakan komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19 dengan masif, terstruktur, sistematis, bersinambungan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan secara nasional hingga pada tingkat keluarga, sehingga masyarakat sudah memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat (ketat) sekali terhadap seluruh protokol kesehatan. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
8 Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia dan Brazil, Dari Energi sampai Peternakan
BI Tahan Suku Bunga Acuan, Perang Tarif AS Bikin Ekonomi Dunia Melemah
Diskon Tiket Pesawat Saat Natal dan Tahun Baru Capai 14 Persen, Tapi Hanya Untuk Kelas Ekonomi
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala