Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi
Ilustrasi: Suasana pusat penjualan ponsel di Jakarta, Selasa (15/9/2020). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Merahputih.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai pemerintah Indonesia tidak harus memilih apakah menyelesaikan persoalan kesehatan atau ekonomi seiring terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air.
"Sebagai fenomena yang dihadapi masyarakat terkait dengan kasus COVID-19 ini, masih ada pilihan lain, yang menurut saya lebih baik, yaitu penanganan kesehatan dilakukan simultan dengan geliat ekonomi di tengah masyarakat," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Baca Juga:
9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta
"Tentu dalam suatu ruang komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," sambung dia.
Masyarakat juga dinilai paham betul resiko fatal pada diri dan anggota keluarganya, ketika lalai atau lengah sekejap saja tidak sejalan dengan protokol kesehatan.
Oleh karena itu, komunikasi kesehatan penanganan COVID-19 harus berada pada orbit 'titik panas', baru kemudian kesehatan dan ekonomi dilakukan simultan.
"Penanganan kesehatan simultan dengan geliat ekonomi pilihan sangat tepat dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Jangan samakan dengan negara yang luasnya sedikit dan cadangan devisa luar biasa. Tapi, tentu berada pada 'hotspot' komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," jelas dia.
Baca Juga:
Tanpa komunikasi berada pada titik panas pilihan untuk mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi tidak akan dapat dilakukan secara substansial, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial baru.
Titik panas komunikasi adalah dengan menggelorakan komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19 dengan masif, terstruktur, sistematis, bersinambungan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan secara nasional hingga pada tingkat keluarga, sehingga masyarakat sudah memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat (ketat) sekali terhadap seluruh protokol kesehatan. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi