Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi

Ilustrasi: Suasana pusat penjualan ponsel di Jakarta, Selasa (15/9/2020). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Merahputih.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai pemerintah Indonesia tidak harus memilih apakah menyelesaikan persoalan kesehatan atau ekonomi seiring terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air.
"Sebagai fenomena yang dihadapi masyarakat terkait dengan kasus COVID-19 ini, masih ada pilihan lain, yang menurut saya lebih baik, yaitu penanganan kesehatan dilakukan simultan dengan geliat ekonomi di tengah masyarakat," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Baca Juga:
9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta
"Tentu dalam suatu ruang komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," sambung dia.
Masyarakat juga dinilai paham betul resiko fatal pada diri dan anggota keluarganya, ketika lalai atau lengah sekejap saja tidak sejalan dengan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, komunikasi kesehatan penanganan COVID-19 harus berada pada orbit 'titik panas', baru kemudian kesehatan dan ekonomi dilakukan simultan.
"Penanganan kesehatan simultan dengan geliat ekonomi pilihan sangat tepat dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Jangan samakan dengan negara yang luasnya sedikit dan cadangan devisa luar biasa. Tapi, tentu berada pada 'hotspot' komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," jelas dia.
Baca Juga:
Tanpa komunikasi berada pada titik panas pilihan untuk mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi tidak akan dapat dilakukan secara substansial, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial baru.
Titik panas komunikasi adalah dengan menggelorakan komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19 dengan masif, terstruktur, sistematis, bersinambungan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan secara nasional hingga pada tingkat keluarga, sehingga masyarakat sudah memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat (ketat) sekali terhadap seluruh protokol kesehatan. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari

Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global

Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah

Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
