Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MASYARAKAT Jakarta terus dibikin resah dengan rentetan aksi kriminalitas selama beberapa waktu belakangan ini. Kehidupan warga menjadi tidak aman karena adanya begal, tawuran, pencurian, dan pemerasan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana melihat masalah kriminalitas ini bukan sebagai isu yang baru saja muncul, melainkan salah satu buah dari budaya kekerasan yang mengakar dan membahayakan kehidupan warganya.
"Bayangkan, anak-anak kita sejak masih kecil saja sudah terpapar oleh kekerasan melalui tawuran, geng motor, balap liar, dan perundungan di sekolah-sekolah tempat mereka belajar. Kekerasan sudah menjadi fondasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi saat beranjak dewasa," kata Justin, Senin (25/5).
Sepanjang Januari-April 2026 lalu, pihak kepolisian telah membongkar 171 kejahatan. Kasus-kasus itu terdiri dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Adapun rinciannya, sebanyak 86 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan. Kemudian, 75 kasus lainnya terkait pencurian kendaraan bermotor. Dan 10 kasus sisanya yakni pencurian dengan kekerasan.
Baca juga:
Korban-korbannya bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga warga negara asing (WNA). Menurut dia, masalah kekerasan yang memulai rantai kejahatan ini harus diselesaikan.
Caranya memang perlu keras. Pemprov DKI sudah tidak bisa lagi lemah-lembut terhadap perilaku kekerasan yang berujung pada kejahatan. Mereka yang melakukan kekerasa-kejahatan harus bertanggungjawab.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana
Kondisi kriminalitas di Jakarta ini sudah sangat meresahkan, sampai-sampai Jakarta Barat (Jakbar) dijuluki sebagai ‘Gotham City’.
Alih-alih naik level menjadi Global City, seperti yang dicita-citakan Mas Pram (Pramono Anung), Jakarta malah turun kelas menjadi sarang kriminalitas seperti di Gotham City.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana
Ia mendesak agar Pemprov DKI menghukum para pelaku kekerasan. Tidak terkecuali kejahatan-kejahatan seperti tawuran, balap liar, dan perundungan yang kerap dilakukan anak-anak dibawah umur. Menurut dia, jangan lagi anak-anak yang terlibat tawuran hanya diberikan pembinaan dan dilepas lagi ke orangtua dengan berbekal surat pernyataan bermeterai. Sudah jelas langkah tersebut tidak efektif.
"KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus-nya harus ditarik. Lebih jauh, bansos (bantuan sosial) keluarga-keluarga yang anggotanya terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti itu juga perlu dicabut. Ini mesti dilakukan untuk memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada orang lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama," jelasnya.
Justin mengingatkan upaya membuat Jakarta kota yang lebih aman lagi tidak hanya bisa dilakukan aparat-aparat keamanan dan sekolah-sekolah. Masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Hal iti bisa dimulai dari lingkup keluarga yang terdekat dulu.
Pemprov DKI perlu bekerja sama untuk membuat Kota Jakarta ini lebih aman lagi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan sekolah-sekolah dan petugas kepolisian.
"Orangtua merupakan sumber didikan utama dan harus mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi murid dan warganegara yang baik. Salah satunya dengan tidak melakukan aksi kriminalitas dan menghargai orang lain. Kalau itu tidak bisa dilakukan juga, mungkin Pemprov DKI perlu menertibkan orangtua-orangtuanya," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying
