Headline

Desak Munas Golkar Dipercepat, Yorrys Ajukan Empat Nama Pengganti Airlangga

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 22 Juni 2019
 Desak Munas Golkar Dipercepat, Yorrys Ajukan Empat Nama Pengganti Airlangga

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mendesak Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.

"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.

Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.

"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.

Yorrys mengatakan salah satu alasan Munas dipercepat adalah menurunnya perolehan kursi Golkar di DPR RI, yaitu dari 91 kursi menjadi 85 kursi padahal di Pemilu 2019 terdapat penambahan 15 kursi, dampak dari bertambahnya Daerah Pemilihan (Dapil).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar memberikan keterangan kepada wartawan di Solo (MP/Ismail)

Yorrys juga mengungkapkan, dalam tradisi Golkar, jabatan Ketua Umum hanya dijabat dalam satu periode, namun dirinya mempersilahkan kalau Airlangga mencalonkan diri kembali karena hak individu.

Dia menegaskan dirinya akan menentang apabila ada kader Golkar yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar untuk periode kedua karena tidak ingin partai modern seperti Golkar dikuasai satu pihak.

"Golkar adalah partai terbuka, tidak boleh dua kali menjadi Ketua Umum Golkar. Kalau ada yang bercita-cita maju untuk kedua kali, saya akan berdiri paling depan untuk melawannya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yorrys Raweyai juga menyebut ada empat kader partai tersebut yang potensial menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.

Keempat kader Golkar tersebut adalah Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali.

"Banyak kader Golkar yang potensial menjadi Ketua Umum seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali," kata Yorrys.

Yorrys menilai keempat orang tersebut merupakan kader Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang sehingga berpotensi memimpin partai tersebut lima tahun kedepan.

Namun Yorrys mengingatkan dalam suksesi kepemimpinan Golkar, jangan hanya memikirkan soal pemilihan Ketua Umum saja namun harus memikirkan siapa sekretaris jenderal dan bendahara umum.

"Jadi tidak bisa bicara Munas orientasinya Ketua Umum saja namun Golkar harus membentuk kekuatan kolektif dan kolegial kedepan," ujarnya.

BACA JUGA: Anies Ajak Kaum Muda Jakarta Aktif Dalam Kegiatan Budaya

Pengamat Kritisi Wacana Patroli Grup WhatsApp

Selain itu, Yorrys sebagaimana dilansir Antara mengatakan kepemimpinan Golkar harus ada perubahan dan dievaluasi, karena konsekuensi logis dari melesetnya target-target politik yang telah ditetapkan partai dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Dia mencontohkan tidak dapat mempertahankan 85 kursi di DPR RI dan tidak mampu mencapai target 110 kursi DPR RI di Pemilu 2019.

"Dalam politik, bukan hanya bicara perolehan suara namun perolehan kursi di parlemen. Pada kenyataannya, di Pemilu 2019 Golkar mengalami penurunan perolehan kursi menjadi 85 kursi dari 91 kursi di Pemilu 2014," tutupnya.(*)

#Airlangga Hartarto #Yorrys Raweyai #Partai Golkar #Munas Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Berita Foto
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyampaikan keterangan soal kondisi Papua, saat konferensi pers, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Bagikan