Desak Munas Golkar Dipercepat, Yorrys Ajukan Empat Nama Pengganti Airlangga


Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mendesak Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu (22/6).
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.
Yorrys mengatakan salah satu alasan Munas dipercepat adalah menurunnya perolehan kursi Golkar di DPR RI, yaitu dari 91 kursi menjadi 85 kursi padahal di Pemilu 2019 terdapat penambahan 15 kursi, dampak dari bertambahnya Daerah Pemilihan (Dapil).

Yorrys juga mengungkapkan, dalam tradisi Golkar, jabatan Ketua Umum hanya dijabat dalam satu periode, namun dirinya mempersilahkan kalau Airlangga mencalonkan diri kembali karena hak individu.
Dia menegaskan dirinya akan menentang apabila ada kader Golkar yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar untuk periode kedua karena tidak ingin partai modern seperti Golkar dikuasai satu pihak.
"Golkar adalah partai terbuka, tidak boleh dua kali menjadi Ketua Umum Golkar. Kalau ada yang bercita-cita maju untuk kedua kali, saya akan berdiri paling depan untuk melawannya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Yorrys Raweyai juga menyebut ada empat kader partai tersebut yang potensial menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.
Keempat kader Golkar tersebut adalah Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali.
"Banyak kader Golkar yang potensial menjadi Ketua Umum seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali," kata Yorrys.
Yorrys menilai keempat orang tersebut merupakan kader Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang sehingga berpotensi memimpin partai tersebut lima tahun kedepan.
Namun Yorrys mengingatkan dalam suksesi kepemimpinan Golkar, jangan hanya memikirkan soal pemilihan Ketua Umum saja namun harus memikirkan siapa sekretaris jenderal dan bendahara umum.
"Jadi tidak bisa bicara Munas orientasinya Ketua Umum saja namun Golkar harus membentuk kekuatan kolektif dan kolegial kedepan," ujarnya.
BACA JUGA: Anies Ajak Kaum Muda Jakarta Aktif Dalam Kegiatan Budaya
Pengamat Kritisi Wacana Patroli Grup WhatsApp
Selain itu, Yorrys sebagaimana dilansir Antara mengatakan kepemimpinan Golkar harus ada perubahan dan dievaluasi, karena konsekuensi logis dari melesetnya target-target politik yang telah ditetapkan partai dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Dia mencontohkan tidak dapat mempertahankan 85 kursi di DPR RI dan tidak mampu mencapai target 110 kursi DPR RI di Pemilu 2019.
"Dalam politik, bukan hanya bicara perolehan suara namun perolehan kursi di parlemen. Pada kenyataannya, di Pemilu 2019 Golkar mengalami penurunan perolehan kursi menjadi 85 kursi dari 91 kursi di Pemilu 2014," tutupnya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
