Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Suasana tempat lokasi acara pemusnahan amunisi TNI di Pantai Kawasan Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/25/2025). ANTARA/HO-Warga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kalangan legislator mendesak evaluasi ulang prosedur standar operasional (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI. Desakan parlemen itu buntut dari insiden ledakan yang menewaskan 13 orang di kawasan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait adanya korban sipil dalam insiden itu. Tercatat, sembilan dari 13 koran tewas bukan berasal dari anggota TNI.

"Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan," kata Dave, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/5).

Baca juga:

Nama 13 Korban Tewas Ledakan Amunisi di Garut, Ada Kepala Gudang Puspalad TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menegaskan peristiwa tragis itu harus menjadi pembelajaran serius untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi. “Masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut,” imbuh Kang TB, sapaan akrab politikus PDIP itu.

Menurut TB, pembatasan area pemusnahan harus lebih diperketat ke depan untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya. Alasannya, amunisi kedaluwarsa yang akan dimusnahkan secara teknis sudah tidak stabil dan rentan meledak.

"Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal," tandas legislator yang juga mantan Kasum TNI itu.

Baca juga:

Detik-Detik 13 Orang Tewas di Acara Pemusnahan Amunisi TNI, Awalnya Aman Hingga Lubang Ketiga

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Abraham Sridjaja, menekankan pentingnya evaluasi terhadap prosedur SOP pemusnahan amunisi, khususnya terkait pengamanan area dan keterlibatan masyarakat sipil.

Politikus Golkar itu juga mendorong TNI untuk bersikap transparan dalam investigasi insiden ini, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. "Setiap peristiwa luar biasa seperti ini tentu membuka ruang untuk penyempurnaan," tandasnya. (Knu)

#Ledakan Hebat #TNI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Penerapan kebijakan baru ini dipastikan tidak bertentangan dengan landasan konstitusi negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Indonesia
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Praktik pertambangan ilegal selama ini tidak hanya menyebabkan potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
DPR Desak Perintah Prabowo ke Kapolri dan TNI Sikat Beking Tambang Diusut Sampai Aliran Dana
Indonesia
27 Ton Logistik Dikirim ke Sejumlah Wilayah Terdampak Gempa di NTT, 3.500 Personel TNI dan Polri Telah Diterjunkan
Bantuan tersebut dikirim secara bertahap menggunakan beberapa kloter penerbangan Hercules pada hari yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
27 Ton Logistik Dikirim ke Sejumlah Wilayah Terdampak Gempa di NTT,  3.500 Personel TNI dan Polri Telah Diterjunkan
Indonesia
Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air
Usulan tersebut tetap memerlukan pembahasan pemerintah bersama DPR melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Agustus 2026
Kewarganegaraan Ganda Tidak Lagi Paksa Anak Bangsa Kejar Karier Internasional dan Kecintaan Tanah Air
Indonesia
Cermati RAPBN 2027 Rp Rp4.097,2 T, DPR Tangkap Sinyal Cerah dari Pemerintah
DPR RI menilai RAPBN 2027 senilai Rp4.097,2 triliun menunjukkan optimisme pemerintah.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Cermati RAPBN 2027 Rp Rp4.097,2 T, DPR Tangkap Sinyal Cerah dari Pemerintah
Indonesia
DPR Dukung MBG Jalan Terus, tapi Tata Kelola dan Anggaran Diperketat
DPR RI mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
DPR Dukung MBG Jalan Terus, tapi Tata Kelola dan Anggaran Diperketat
Indonesia
Gempa NTT Duka Bersama, Jangan Sampai Kelompok Rentan Terdampak Merasa Sendirian
Kelompok rentan terdampak gempa NTT harus jadi prioritas agar tidak merasa sendirian.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa NTT Duka Bersama, Jangan Sampai Kelompok Rentan Terdampak Merasa Sendirian
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Berita Foto
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Pesiden ke-7 RI Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Berita Foto
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026
Bagikan