Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

MerahPutih.com - Kalangan legislator mendesak evaluasi ulang prosedur standar operasional (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI. Desakan parlemen itu buntut dari insiden ledakan yang menewaskan 13 orang di kawasan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait adanya korban sipil dalam insiden itu. Tercatat, sembilan dari 13 koran tewas bukan berasal dari anggota TNI.

"Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan," kata Dave, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/5).

Baca juga:

Nama 13 Korban Tewas Ledakan Amunisi di Garut, Ada Kepala Gudang Puspalad TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menegaskan peristiwa tragis itu harus menjadi pembelajaran serius untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi. “Masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut,” imbuh Kang TB, sapaan akrab politikus PDIP itu.

Menurut TB, pembatasan area pemusnahan harus lebih diperketat ke depan untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya. Alasannya, amunisi kedaluwarsa yang akan dimusnahkan secara teknis sudah tidak stabil dan rentan meledak.

"Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal," tandas legislator yang juga mantan Kasum TNI itu.

Baca juga:

Detik-Detik 13 Orang Tewas di Acara Pemusnahan Amunisi TNI, Awalnya Aman Hingga Lubang Ketiga

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Abraham Sridjaja, menekankan pentingnya evaluasi terhadap prosedur SOP pemusnahan amunisi, khususnya terkait pengamanan area dan keterlibatan masyarakat sipil.

Politikus Golkar itu juga mendorong TNI untuk bersikap transparan dalam investigasi insiden ini, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. "Setiap peristiwa luar biasa seperti ini tentu membuka ruang untuk penyempurnaan," tandasnya. (Knu)