Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Desak Evaluasi SOP Pemusnahan Amunisi TNI, DPR: Warga Sipil Harusnya Tidak Boleh Mendekat

Suasana tempat lokasi acara pemusnahan amunisi TNI di Pantai Kawasan Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/25/2025). ANTARA/HO-Warga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kalangan legislator mendesak evaluasi ulang prosedur standar operasional (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI. Desakan parlemen itu buntut dari insiden ledakan yang menewaskan 13 orang di kawasan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait adanya korban sipil dalam insiden itu. Tercatat, sembilan dari 13 koran tewas bukan berasal dari anggota TNI.

"Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan," kata Dave, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/5).

Baca juga:

Nama 13 Korban Tewas Ledakan Amunisi di Garut, Ada Kepala Gudang Puspalad TNI

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menegaskan peristiwa tragis itu harus menjadi pembelajaran serius untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi. “Masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut,” imbuh Kang TB, sapaan akrab politikus PDIP itu.

Menurut TB, pembatasan area pemusnahan harus lebih diperketat ke depan untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya. Alasannya, amunisi kedaluwarsa yang akan dimusnahkan secara teknis sudah tidak stabil dan rentan meledak.

"Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal," tandas legislator yang juga mantan Kasum TNI itu.

Baca juga:

Detik-Detik 13 Orang Tewas di Acara Pemusnahan Amunisi TNI, Awalnya Aman Hingga Lubang Ketiga

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Abraham Sridjaja, menekankan pentingnya evaluasi terhadap prosedur SOP pemusnahan amunisi, khususnya terkait pengamanan area dan keterlibatan masyarakat sipil.

Politikus Golkar itu juga mendorong TNI untuk bersikap transparan dalam investigasi insiden ini, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. "Setiap peristiwa luar biasa seperti ini tentu membuka ruang untuk penyempurnaan," tandasnya. (Knu)

#Ledakan Hebat #TNI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Profil Letjen Iwan Setiawan, Eks Danjen Kopassus yang Kini Pimpin Kostrad
Letjen TNI Iwan Setiawan resmi ditunjuk sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar. Simak profil dan jejak kariernya.
Ananda Dimas Prasetya - 40 menit lalu
Profil Letjen Iwan Setiawan, Eks Danjen Kopassus yang Kini Pimpin Kostrad
Indonesia
Alasan TNI AD Tambah Kodam di 6 Provinsi
Keberadaan kodam-kodam baru ini juga diharapkan dapat lebih mempermudah TNI AD mengirim bantuan kepada warga jika terjadi bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Alasan TNI AD Tambah Kodam di 6 Provinsi
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Didik Setiawan - Senin, 05 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Indonesia
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Model PDU ini memiliki unsur yang kental dengan kebudayaan karena berbentuk beskap atau seperti pakaian adat pria dengan kerah menutupi sampai leher.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Indonesia
HUT ke-81 TNI, Prabowo Bicara Ancaman Nonfisik: dari Serangan Siber hingga Kekayaan Indonesia yang Dicuri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai ancaman terhadap Indonesia, termasuk penyelundupan kekayaan nasional, dalam amanat HUT ke-81 TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT ke-81 TNI, Prabowo Bicara Ancaman Nonfisik: dari Serangan Siber hingga Kekayaan Indonesia yang Dicuri
Indonesia
Pesan Tegas Prabowo untuk Prajurit TNI: “Jiwa dan Ragamu Milik Rakyat Indonesia”
Presiden Prabowo mengingatkan TNI berdiri dari rakyat dan meminta prajurit selalu hadir untuk melindungi serta mendengarkan kesulitan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
Pesan Tegas Prabowo untuk Prajurit TNI: “Jiwa dan Ragamu Milik Rakyat Indonesia”
Indonesia
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Minta Utamakan Prestasi, Bukan Sekadar Senioritas
Presiden Prabowo meminta TNI mengutamakan sistem berbasis prestasi, bukan sekadar senioritas, serta memperkuat sinergi dan penguasaan teknologi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Minta Utamakan Prestasi, Bukan Sekadar Senioritas
Indonesia
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru dan Enam Kodam
Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI pada HUT Ke-81 TNI, termasuk enam kodam beserta panglima masing-masing.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru dan Enam Kodam
Indonesia
TNI Genap Berusia 81 Tahun, Imparsial Ingatkan Hal Penting soal Profesionalisme
Imparsial mendorong penguatan profesionalisme TNI di HUT ke-81, termasuk modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan supremasi sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
TNI Genap Berusia 81 Tahun, Imparsial Ingatkan Hal Penting soal Profesionalisme
Bagikan