Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Deretan Pekerjaan Rumah Menpora Dito Ariotedjo

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 05 April 2023
Deretan Pekerjaan Rumah Menpora Dito Ariotedjo

Menpora Dito Ariotedjo memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/4).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah Dito Ariotedjo dalam mengemban tugas barunya tersebut. Salah satunya pembinaan atlet.

Baca Juga

Ketum NOC Indonesia Sebut Menpora Baru Wajib Didukung Semua Stakeholder Olahraga

"Dalam bidang keolahragaan di antaranya Menpora perlu memastikan adanya peningkatan capaian indeks kebugaran masyarakat, pencapaian target prestasi, persiapan PON 2024, serta keikutsertaan Indonesia dalam berbagai giat olahraga Internasional," kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (4/4).

Khusus di bidang persepakbolaan, Dito perlu menanggapi dampak dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U-20 dan menuntaskan kasus Kanjuruhan. Termasuk mempercepat implementasi Inpres percepatan pembangunan sepakbola nasional.

"Menpora perlu menggencarkan sosialisasi UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan DBON kepada Pemerintah Daerah, serta melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap Pemda dalam penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD)," ujarnya.

Baca Juga

CdM Sebut Menpora Dito Bawa Angin Segar Jelang SEA Games Kamboja

Sementara di bidang kepemudaan, Menpora baru perlu memperjuangkan berbagai target kepemudaan serta mengoptimalisasi berbagai regulasi yang sudah ada.

"Menpora perlu meneruskan ragam program pengembangan dan pemberdayaan pemuda, di antaranya mencapai target score 56.65 Indeks Pembangunan Pemuda di tahun 2023," ujarnya.

Selain itu, Menindaklanjuti Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan (KSLSPP) Kepemudaan.

"Memperkuat karakter pemuda (nasionalisme, anti-narkoba, menjauhi seks berisiko), serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Menpora Dito Tegaskan Politik dan Olahraga Jangan Dicampuradukkan

#Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) #Komisi X DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bebas dari perploncoan, kekerasan, dan perundungan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Indonesia
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
DPR menyoroti kasus tewasnya siswa SMP di Lumajang yang menjadi korban bullying. Tragedi ini menjadi alarm pendidikan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
Indonesia
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Anggota Komisi X DPR RI dukung usulan tambahan anggaran Perpusnas Rp 357,77 miliar untuk perkuat layanan perpustakaan hingga pemerataan literasi daerah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Indonesia
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah Soal Program Peningkatan Kualitas Guru
Dukung kenaikan tunjangan guru non-ASN dan ASN, DPR mengingatkan pemerintah agar peningkatan kualitas guru dan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Juni 2026
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah Soal Program Peningkatan Kualitas Guru
Indonesia
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Kebijakan tersebut masih perlu dikaji termasuk kajian terhadap perangkat guru yang akan mengajar.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Bagikan