Dengan BPJS, Keluarga Nelayan Bisa Dapat Santunan dan Beasiswa

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 17 November 2015
Dengan BPJS, Keluarga Nelayan Bisa Dapat Santunan dan Beasiswa

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Direktur Utama BPJS Elvyn G Masassya mengungkapkan bahwa 1.000 Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada nelayan di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat hanya berlaku enam bulan sejak diberikannya kartu.

Namun untuk bulan selanjutnya, nelayan cukup membayar iuran Rp16.800 per bulan atau seharga satu bungkus rokok Dji Sam Soe.

"Iurannya seharga dengan rokok Dji Samsoe tidak lebih dari Rp16.800 per bulan, yang suka beli pasti tahu," ujar Elvyn saat menyampaikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa, (17/11).

Elvyn juga menambahkan dengan membayar iuran, nelayan bisa mendapatkan jaminan Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Jadi kalau bapak-ibu sakit atau misal kecelakaan saat melaut bisa langsung ke rumah sakit karena ada jaminan dari BPJS. Lalu kalau si Bapaknya melaut tiba-tiba ada kecelakaan menyebabkan kematian, kami berikan santunan Rp115 juta, dengan beasiswa bagi anaknya jika nelayan tersebut memiliki anak," jelas Elvyn.

Hal senada pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Sehingga ketika bapak-ibu sakit atau kecelakaan, tidak langsung jatuh miskin," tutup Rizal. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Anggota KTT G20 Komit Tingkatkan Ekonomi Global
  2. Nelayan Keluhkan Modal ke Rizal Ramli
  3. JK: Jangan Takut Hadapi Persaingan MEA!
  4. 1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan
  5. Bagikan 1000 BPJS, Rizal Ramli Disambut Meriah Nelayan Karangsong
#BPJS #Kesejahteraan Nelayan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Bagikan