Dengan BPJS, Keluarga Nelayan Bisa Dapat Santunan dan Beasiswa

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 17 November 2015
Dengan BPJS, Keluarga Nelayan Bisa Dapat Santunan dan Beasiswa

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Direktur Utama BPJS Elvyn G Masassya mengungkapkan bahwa 1.000 Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada nelayan di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat hanya berlaku enam bulan sejak diberikannya kartu.

Namun untuk bulan selanjutnya, nelayan cukup membayar iuran Rp16.800 per bulan atau seharga satu bungkus rokok Dji Sam Soe.

"Iurannya seharga dengan rokok Dji Samsoe tidak lebih dari Rp16.800 per bulan, yang suka beli pasti tahu," ujar Elvyn saat menyampaikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa, (17/11).

Elvyn juga menambahkan dengan membayar iuran, nelayan bisa mendapatkan jaminan Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Jadi kalau bapak-ibu sakit atau misal kecelakaan saat melaut bisa langsung ke rumah sakit karena ada jaminan dari BPJS. Lalu kalau si Bapaknya melaut tiba-tiba ada kecelakaan menyebabkan kematian, kami berikan santunan Rp115 juta, dengan beasiswa bagi anaknya jika nelayan tersebut memiliki anak," jelas Elvyn.

Hal senada pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Sehingga ketika bapak-ibu sakit atau kecelakaan, tidak langsung jatuh miskin," tutup Rizal. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Anggota KTT G20 Komit Tingkatkan Ekonomi Global
  2. Nelayan Keluhkan Modal ke Rizal Ramli
  3. JK: Jangan Takut Hadapi Persaingan MEA!
  4. 1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan
  5. Bagikan 1000 BPJS, Rizal Ramli Disambut Meriah Nelayan Karangsong
#BPJS #Kesejahteraan Nelayan
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
Menteri Trenggono Janjikan 100 Kampung Nelayan Sudah Rampung di Mei 2026
Pemerintah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Menteri Trenggono Janjikan 100 Kampung Nelayan Sudah Rampung di Mei 2026
Indonesia
Kampung Nelayan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja: Dari 2 Menjadi 12 Jenis Pekerjaan
Program KNMP yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terbukti mampu memperluas jenis pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 02 April 2026
Kampung Nelayan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja: Dari 2 Menjadi 12 Jenis Pekerjaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Bagikan