Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2020
Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik

Politisi Partai Demokrat Sartono Hutomo. (foto:dpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat tetap meminta nota kesepahaman atau MoU antara Ruang Guru dengan pemerintah dalam program pelatihan para calon penerima kartu prakerja tetap dibuka secara transparan ke publik meski saat ini Belva Deva sudah mundur dari Staf Khusus Presiden Jokowi.

"Kita negara hukum aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait MoU Ruang Guru dengan Pemerintah dalam pelatihan para calon penerima Kartu Prakerja perlu dibuka secara transparan," kata Kepala Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo kepada wartawan, Rabu, (22/4).

Baca Juga

Belva Devara Mundur, Proyek Ruangguru di Kartu Pra Kerja Tetap Untung

Menurut Sartono, Mou antara pemerintah dan Ruang Guru dimana Belva menjadi CEO-nya penting dibuka agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari serta menjaga rasa keadilan dalam masyarakat kita," ujar Sartono.

Anggota Komisi VII DPR ini pun meminta agar kejadian yang menimpa Belva dapat menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial dalam mengelola negara.

"Tentu ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial bahwa mengelola negara tidak sebatas keren-kerenan tetapi juga perlu pengalaman secara mendalam, perlu kehati-hatian yang tinggi," pungkas Sartono.

Politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo
Politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo

Diketahui CEO Ruang Guru Belva Devara resmi mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah surat Belva mengungkapkan alasan pengunduran dirinya sebagai staf Presiden Jokowi.

"Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam masalah pandemi COVID-19," kata Belva dalam surat yang diterima oleh awak media, Selasa, (21/4).

Baca Juga

KPK Diwanti-wanti Kawal Anggaran Rp3,3 T Ruangguru di Program Kartu Pra Kerja

Meski demikian, Belva memastikan, bahwa penunjukan Ruangguru sebagai aplikator dalam program Kartu Prakerja pemerintah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Belva menegaskan tidak ada konflik kepentingan di dalam penunjukan tersebut.

"Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja," ujar Belva. (Pon)

#Partai Demokrat #Staf Khusus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Raline Shah resmi mengakhiri jabatan Stafsus Menkomdigi pada 13 Oktober 2026. Simak alasan keputusan dan kontribusinya selama bertugas di Komdigi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan