Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal untuk kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sinyal perombakan kabinet mencuat setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, presiden berhak melakukan reshuffle kapan pun apabila dirasa perlu.
"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (14/10).
Baca Juga:
Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
Menurut Herzaky, publik berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh presiden sebagai upaya perbaikan kinerja kabinet untuk perbaikan nasib rakyat atau bukan.
Reshuffle diharapkan tidak untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yaitu mengedepankan kepentingan kelompok sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan.
Herzaky menyarankan, sebaiknya presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Apalagi belum memasuki resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah saat ini.
"Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," imbuhnya.
Ia mengingatkan jangan sampai presiden ataupun para pembantunya mencoba mengkooptasi hak dan kewenangan parpol dengan memberikan tekanan atau intimidasi.
Padahal, parpol sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya.
Herzaky memandang, adanya tekanan, intimidasi dan paksaan dalam bentuk apa pun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.
"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," tegasnya.
Baca Juga:
Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Begini Jawaban Jokowi
Demokrat, kata Herzaky, seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai kesempatan, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Serta, mengawal demokrasi Indonesia agar semakin berkembang dan matang.
"Demokrat akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," papar Herzaky.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif.
"Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," pungkas Herzaky. (Pon)
Baca Juga:
PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem
