Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat Merapat Picu Kegalauan PKS dan Prabowo

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 02 Agustus 2018
Demokrat Merapat Picu Kegalauan PKS dan Prabowo

Suasana kebersamaan PKS dan Gerindra semasa Pilkada 2018 (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS mengancam abstain dalam Pemilu 2019. Alasannya tidak lain dan tidak bukan diduga memicu tarik ulur penentuan Cawapres pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019, setelah Demokrat bergabung ke kubu koalisi oposisi.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, masuknya Demokrat dalam koalisi telah menggeser posisi PKS dan PAN yang juga menginginkan posisi Cawapres. "Ini penyebabnya, karena PKS merasa sudah lama dengan Gerindra. Sementara Demokrat pendatang baru dalam koalisi," kata dia, saat dimintai keterangan, Kamis (2/8).

Ujang memaparkan, kebersamaan Gerindra dan PKS sebagai parpol oposisi menjadi daya tawar untuk memilih Cawapres dari kader PKS. Namun, lanjut dia, wacana tersebut mulai tergeser setelah berlabuhnya Demokrat ke koalisi.

Prabowo bersama para petinggi PKS
Prabowo Subianto bersama para petinggi PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli

Bahkan, kata Ujuang, bukan tidak mungkin jika Prabowo tidak memilih 9 nama Cawapres yang disodorkan, PKS bisa hengkang dari koalisi. "Ini juga bikin galau Prabowo," kata dia.

Menurut Ujang, Ketum Gerindra itu berada dalam posisi dilematis dalam menentukan pendampingnya karena nama yang disodorkan PKS tidak juga menambah elektabilitasnya jelang Pilpres. Sebaliknya, lanjut dia, tawaran Demokrat sebagai pendatang baru lebih memungkinkan untuk diajak bersanding.

"PKS tidak solutif tidak bisa menambah elektoral Prabowo, 9 nama hasilnya tidak menggembirakan. Tawaran Demokrat lebih realistis dan menggiurkan dengan sosok AHY-nya," tandas dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.

AHY
AHY (kiri) berada satu meja saat pertemuan SBY dan Prabowo Subianto pada 24 Juli lalu. (Foto: Imelda Sari/Rizki Abror)

Sebelumnya, PKS mempertimbangkan untuk abstain atau tidak bersikap di Pemilu Serentak 2019. Sikap itu kemungkinan akan dilakukan jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Rabu (1/8).

Suhud menuturkan, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Pihaknya masih berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader sebagai cawapres.

Selain keputusan Majelis Syuro, PKS juga menimbang hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama cawapres yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. (Fad)

#PKS #Prabowo Subianto #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Heran Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Bandingkan dengan Cape Verde
Presiden RI, Prabowo Subianto, menyinggung timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ia membandingkannya dengan Cape Verde.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Prabowo Heran Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Bandingkan dengan Cape Verde
Indonesia
Jejak AI di Makalah Ilmiah Pengusung MBG Nominasi Nobel Perdamaian 2026
Makalah Nobel Peace Prize 2026 yang mengusung Program MBG diduga menggunakan AI. Publik menemukan jejak prompt AI dalam dokumen, sementara pemerintah menginvestigasi pencatutan nama Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Jejak AI di Makalah Ilmiah Pengusung MBG Nominasi Nobel Perdamaian 2026
Indonesia
Kepala Bakom Investigasi Nama Prabowo Dicatut Jadi Penulis Makalah Usung MBG Masuk Nominasi Nobel
Pemerintah Indonesia investigasi dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam makalah Nobel Peace Prize 2026 terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Kepala Bakom Investigasi Nama Prabowo Dicatut Jadi Penulis Makalah Usung MBG Masuk Nominasi Nobel
Indonesia
Bahlil Ungkap Instruksi Prabowo agar Harga BBM Subsidi Ditahan, Non-Subsidi Menyesuaikan Pasar
Bahlil menjelaskan bahwa dinamika pasar energi global menjadi perhatian utama pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 Agustus 2026
Bahlil Ungkap Instruksi Prabowo agar Harga BBM Subsidi Ditahan, Non-Subsidi Menyesuaikan Pasar
Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan