Demokrat Merapat Picu Kegalauan PKS dan Prabowo
Suasana kebersamaan PKS dan Gerindra semasa Pilkada 2018 (Foto: Twitter @PKSejahtera)
MerahPutih.com - PKS mengancam abstain dalam Pemilu 2019. Alasannya tidak lain dan tidak bukan diduga memicu tarik ulur penentuan Cawapres pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019, setelah Demokrat bergabung ke kubu koalisi oposisi.
Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, masuknya Demokrat dalam koalisi telah menggeser posisi PKS dan PAN yang juga menginginkan posisi Cawapres. "Ini penyebabnya, karena PKS merasa sudah lama dengan Gerindra. Sementara Demokrat pendatang baru dalam koalisi," kata dia, saat dimintai keterangan, Kamis (2/8).
Ujang memaparkan, kebersamaan Gerindra dan PKS sebagai parpol oposisi menjadi daya tawar untuk memilih Cawapres dari kader PKS. Namun, lanjut dia, wacana tersebut mulai tergeser setelah berlabuhnya Demokrat ke koalisi.
Bahkan, kata Ujuang, bukan tidak mungkin jika Prabowo tidak memilih 9 nama Cawapres yang disodorkan, PKS bisa hengkang dari koalisi. "Ini juga bikin galau Prabowo," kata dia.
Menurut Ujang, Ketum Gerindra itu berada dalam posisi dilematis dalam menentukan pendampingnya karena nama yang disodorkan PKS tidak juga menambah elektabilitasnya jelang Pilpres. Sebaliknya, lanjut dia, tawaran Demokrat sebagai pendatang baru lebih memungkinkan untuk diajak bersanding.
"PKS tidak solutif tidak bisa menambah elektoral Prabowo, 9 nama hasilnya tidak menggembirakan. Tawaran Demokrat lebih realistis dan menggiurkan dengan sosok AHY-nya," tandas dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Sebelumnya, PKS mempertimbangkan untuk abstain atau tidak bersikap di Pemilu Serentak 2019. Sikap itu kemungkinan akan dilakukan jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Rabu (1/8).
Suhud menuturkan, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Pihaknya masih berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader sebagai cawapres.
Selain keputusan Majelis Syuro, PKS juga menimbang hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama cawapres yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. (Fad)
Bagikan
Berita Terkait
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan