Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR ngotot melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya. Demokrat menilai harus dilakukan penyelidikan yang komprehensif, terkoordinasi, dan tuntas.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 79 tentang Hak DPR.
"Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) lewat keterangan pers, Rabu (29/1).
Baca Juga:
DPR Akan Minta Keterangan Sejumlah Pakar untuk Bedah Skandal Jiwasraya
Pansus Hak Angket dapat menyelidiki permasalahan Jiwasraya secara transparan dan akuntabel. Disebutkan usulan dibentuknya Pansus Hak Angket Jiwasraya adalah buah dari rapat pleno Fraksi Demokrat hari ini serta arahan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Fraksi Partai Demokrat memandang kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero) terhadap 5,5 juta nasabah dengan potensi total kerugian Rp 13,7 triliun adalah permasalahan besar dan serius. Fraksi Demokrat memandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terkait pembentukan Lembaga Penjamin Polis tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan," ujar Ibas.
Keterlibatan legislatornya di Panitia Kerja (Panja) yang sudah terbentuk di Komisi III, VI, dan XI adalah untuk menjalankan tugas dan kewajiban konstitusional. Legislator Demokrat tetap akan memperjuangkan pembentukan Pansus Hak Angket.
"Fraksi Partai Demokrat segera mengirimkan usulan Pansus Hak Angket kepada pimpinan DPR RI sambil melengkapi penandatanganan oleh seluruh anggota Fraksi Demokrat DPR RI," ucap putra kedua Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya, SBY, lewat tulisan panjang di akun Facebook-nya pada Senin (27/1), mengatakan ada pertanyaan kunci terkait Jiwasraya yang harus dijawab. Ini agar semua hal menjadi jelas.
Yang pertama, SBY menyebut jumlah kerugian Jiwasraya harus jelas. Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN itu--antara lain dari sumber BPK--SBY menilai investigasi harus bisa menentukan jumlah yang akurat.
Kedua, SBY menyebut penyebab jebolnya keuangan Jiwasraya harus benar-benar jelas, apakah murni karena penempatan dana investasi perusahaan di saham-saham berkinerja buruk atau ada unsur kesengajaan demi keuntungan pribadi. SBY juga menyarankan pihak-pihak yang membuat jebol keuangan Jiwasraya diungkap.
Baca Juga:
Moeldoko Bantah KSP Miliki Hubungan dengan Tersangka Korupsi Jiwasraya
SBY lalu bicara soal Pemilu 2019. SBY meminta publik diberi pencerahan apakah memang benar ada uang yang mengalir dan dipakai untuk kepentingan pemilu.
Yang kelima, SBY meminta ada kejelasan berapa uang rakyat yang mesti dijamin dan dikembalikan. Lalu SBY juga memandang perlunya penjelasan adakah kaitan dan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dengan kasus lain. Yang terakhir, SBY meminta kejelasan soal solusi dan penyelesaian masalah ini ke depan. (Knu)
