Demokrat DKI Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Semakin Sengsara

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Agustus 2022
Demokrat DKI Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Semakin Sengsara

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta merespons rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pekan ini.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan subsidi untuk rakyat. Pengurangan subsidi ini diyakini akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih.

Baca Juga

Pemerintah Tengah Siapkan Skema Alternatif Kenaikan Harga BBM

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi," ujar Mujiyono, Rabu (24/8).

Menurutnya, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga BBM bersubsidi. Pihaknya menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi.

"BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Terlebih, kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen.

Baca Juga

Kenaikan Harga BBM Bakal Berdampak pada Daya Beli Buruh

Lanjut dia, tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp 502 triliun untuk 2022. Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam, pihaknya memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp 698 triliun.

Lanjut Menteri Sri, ada tiga langkah untuk penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Lalu pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi. (Asp)

Baca Juga

Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun

#Partai Demokrat #Harga BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Sementara itu, bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi, pemerintah tetap mempertahankan harga pada level lama
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
DPR Minta Aksi Nyata Pemerintah Atasi Antrean Kendaraan di SPBU Sumbar, Jangan Lempar Tanggung Jawab
Shadiq mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi energi di daerah terdampak bencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
DPR Minta Aksi Nyata Pemerintah Atasi Antrean Kendaraan di SPBU Sumbar, Jangan Lempar Tanggung Jawab
Indonesia
Buruan Cek, BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Turun Harga per Januari 2026
PT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berlaku mulai hari ini, Kamis (1/1).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Buruan Cek, BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Turun Harga per Januari 2026
Indonesia
Update Harga BBM 1 Januari 2026: Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun
Pertamax jadi Rp12.350, Dexlite turun drastis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Update Harga BBM 1 Januari 2026: Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun
Indonesia
Update Terbaru Harga BBM Akhir Desember 2025: Cek Perbandingan Harga Pertamina, Shell, BP Hingga Vivo
Tidak hanya Pertamina, operator swasta seperti Shell, BP, dan Vivo juga terpantau mempertahankan harga lama
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Desember 2025
Update Terbaru Harga BBM Akhir Desember 2025: Cek Perbandingan Harga Pertamina, Shell, BP Hingga Vivo
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Bagikan