Andika Pratama
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta merespons rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pekan ini.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan subsidi untuk rakyat. Pengurangan subsidi ini diyakini akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih.
Baca Juga
Pemerintah Tengah Siapkan Skema Alternatif Kenaikan Harga BBM
"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi," ujar Mujiyono, Rabu (24/8).
Menurutnya, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga BBM bersubsidi. Pihaknya menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi.
"BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," katanya.
Terlebih, kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen.
Baca Juga
Lanjut dia, tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp 502 triliun untuk 2022. Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam, pihaknya memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp 698 triliun.
Lanjut Menteri Sri, ada tiga langkah untuk penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Lalu pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi. (Asp)
Baca Juga
Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun
