Demokrat DKI Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Semakin Sengsara

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Agustus 2022
Demokrat DKI Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Semakin Sengsara

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta merespons rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pekan ini.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan subsidi untuk rakyat. Pengurangan subsidi ini diyakini akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih.

Baca Juga

Pemerintah Tengah Siapkan Skema Alternatif Kenaikan Harga BBM

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi," ujar Mujiyono, Rabu (24/8).

Menurutnya, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga BBM bersubsidi. Pihaknya menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi.

"BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Terlebih, kata dia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen.

Baca Juga

Kenaikan Harga BBM Bakal Berdampak pada Daya Beli Buruh

Lanjut dia, tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp 502 triliun untuk 2022. Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam, pihaknya memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp 698 triliun.

Lanjut Menteri Sri, ada tiga langkah untuk penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Lalu pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi. (Asp)

Baca Juga

Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun

#Partai Demokrat #Harga BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Kementerian ESDM mencatat terdapat peralihan (shifting) konsumen, dari bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi mengonsumsi BBM nonsubsidi, dengan angka mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Rincian Harga BBM Pertamina, Shell, Bp, Vivo Setelah Naik Awal Juli
Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax misalnya, terpantau naik dari Rp 12.100 pada Juni menjadi Rp 12.500 pada Juli di SPBU Pertamina.
Frengky Aruan - Senin, 07 Juli 2025
Rincian Harga BBM Pertamina, Shell, Bp, Vivo Setelah Naik Awal Juli
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik di Awal Juli 2025, Hampir Capai Rp 500 Per Liter
Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU Pertamina terpantau naik, dari Rp 12.100 pada Juni, menjadi Rp 12.500 pada Juli.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik di Awal Juli 2025, Hampir Capai Rp 500 Per Liter
Indonesia
Harga BBM Shell, Vivo, hingga BP Alami Kenaikan di Juli 2025
Harga bahan bakar minyak (BBM)di sejumlah SPBU terpantau mengalami kenaikan pada awal bulan Juli 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
Harga BBM Shell, Vivo, hingga BP Alami Kenaikan di Juli 2025
Indonesia
Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina yang Naik Per 1 Juli 2025
Tak hanya Pertamax RON 92, kenaikan harga juga berlaku untuk BBM nonsubsidi lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 Juli 2025
Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina yang Naik Per 1 Juli 2025
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Bagikan