Demokrat Buka Suara Soal Pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 23 Agustus 2022
Demokrat Buka Suara Soal Pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Palon dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/8). Foto: Media Center DPP NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara soal pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, Senin (22/8) kemarin.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, pertemuan itu tak berujung koalisi di Pilpres 2024. Sebab, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem kian mesra dalam menjalin koalisi di pesta demokrasi nanti.

Baca Juga:

Golkar Sebut Usul Demokrat Soal Penonaktifan Kapolri Tidak Relevan

"Silaturahmi politik PDIP dan Nasdem kami hargai, dan perlu kami tegaskan pula bahwa komunikasi politik antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS juga semakin kesini semakin intensif dan memiliki banyak kemajuan," kata Kamhar, Selasa (23/8).

Menurut Kamhar, silaturahmi antar pimpinan partai politik positif untuk menjaga situasi politik yang kondusif di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang sedang kesulitan.

"Akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan sedang hangat-hangatnya wacana kenaikan harga Pertalite," ujarnya.

Selain itu, kata dia, silaturahmi lintas partai ini menjadi keniscayaan karena untuk mengurus bangsa yang besar, mesti berkolaborasi dan bersinergi dengan parpol lainnya.

"Termasuk menghadapi Pilpres 2024 nanti, selain PDIP semua parpol lainnya mesti membangun koalisi.

Baca Juga:

Tolak Kenaikan BBM, Fraksi Demokrat Teriakkan AHY Presiden 2024 di Rapat Paripurna DPR

Lagi pula, lanjut Kamhar, soal koalisi atau kerjasama politik itu dinamis. Anak buah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menyebut konfigurasi koalisi terbentuk dalam beberapa tahap.

"Itu yang terjadi secara empirik dalam perjalanan politik bangsa kita di era reformasi ini," imbuhnya.

Menurut dia, konfigurasi koalisi pertama terbentuk untuk pemenuhan syarat presidential threshold, ini biasanya jumlah partainya tidak terlalu banyak.

Kemudian terjadi rekonfigurasi keanggotaan koalisi jika masuk putaran kedua, jika Pilpres terjadi dalam dua putaran seperti pada 2004 yang lalu.

"Selanjutnya terjadi lagi rekonfigurasi keanggotaan koalisi setelah kontestasi Pilpres selesai, yaitu koalisi Parpol dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Tidak akan Tinggalkan PKS dan Demokrat

#Surya Paloh #Puan Maharani #PDIP #Partai Nasdem #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Paloh tidak menampik kemungkinan adanya pertemuan lanjutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Bagikan