Demokrat Buka Suara Soal Pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 23 Agustus 2022
Demokrat Buka Suara Soal Pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Palon dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan keterangan pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/8). Foto: Media Center DPP NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara soal pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, Senin (22/8) kemarin.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, pertemuan itu tak berujung koalisi di Pilpres 2024. Sebab, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem kian mesra dalam menjalin koalisi di pesta demokrasi nanti.

Baca Juga:

Golkar Sebut Usul Demokrat Soal Penonaktifan Kapolri Tidak Relevan

"Silaturahmi politik PDIP dan Nasdem kami hargai, dan perlu kami tegaskan pula bahwa komunikasi politik antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS juga semakin kesini semakin intensif dan memiliki banyak kemajuan," kata Kamhar, Selasa (23/8).

Menurut Kamhar, silaturahmi antar pimpinan partai politik positif untuk menjaga situasi politik yang kondusif di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang sedang kesulitan.

"Akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan sedang hangat-hangatnya wacana kenaikan harga Pertalite," ujarnya.

Selain itu, kata dia, silaturahmi lintas partai ini menjadi keniscayaan karena untuk mengurus bangsa yang besar, mesti berkolaborasi dan bersinergi dengan parpol lainnya.

"Termasuk menghadapi Pilpres 2024 nanti, selain PDIP semua parpol lainnya mesti membangun koalisi.

Baca Juga:

Tolak Kenaikan BBM, Fraksi Demokrat Teriakkan AHY Presiden 2024 di Rapat Paripurna DPR

Lagi pula, lanjut Kamhar, soal koalisi atau kerjasama politik itu dinamis. Anak buah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menyebut konfigurasi koalisi terbentuk dalam beberapa tahap.

"Itu yang terjadi secara empirik dalam perjalanan politik bangsa kita di era reformasi ini," imbuhnya.

Menurut dia, konfigurasi koalisi pertama terbentuk untuk pemenuhan syarat presidential threshold, ini biasanya jumlah partainya tidak terlalu banyak.

Kemudian terjadi rekonfigurasi keanggotaan koalisi jika masuk putaran kedua, jika Pilpres terjadi dalam dua putaran seperti pada 2004 yang lalu.

"Selanjutnya terjadi lagi rekonfigurasi keanggotaan koalisi setelah kontestasi Pilpres selesai, yaitu koalisi Parpol dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Tidak akan Tinggalkan PKS dan Demokrat

#Surya Paloh #Puan Maharani #PDIP #Partai Nasdem #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan