Demokrat Akui Merasa Jadi Korban Framing Penghambat di Koalisi Perubahan

MerahPutih.com - Partai Demokrat merasa jadi korban penggiringan opini seolah menjadi penghambat deklarasi Koalisi Perubahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, saat ini muncul framing Koalisi Perubahan yang sedang digagas bersama NasDem dan PKS belum dideklarasikan karena Demokrat belum resmi menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Herzaky meminta semua pihak menghentikan framing tersebut.

Baca Juga:

AHY-Ibas Sambut Kedatangan Surya Paloh di Markas Demokrat

"Jadi, tolong stop semua, disudahilah upaya-upaya framing atau membuat berita bohong deklarasi Koalisi Perubahan belum bisa dilakukan karena Demokrat belum deklarasi," ujar Herzaky kepada wartawan, Sabtu (25/2).

Herzaky menegaskan, deklarasi Demokrat untuk mengusung Anies sebagai bakal capres 2024 sudah tuntas dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada akhir Januari lalu.

Begitu pula, kata dia, dengan mekanisme internal Demokrat dalam menentukan koalisi dan capres, sudah selesai.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketum kami, Mas AHY, dipercayakan sepenuhnya kepada bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, untuk menentukannya," tegas Herzaky.

Baca Juga:

Demokrat Bakal Gelar Safari Politik Bersama Anies Baswedan

Herzaky menilai, framing yang muncul di publik hanya permainan propaganda yang mau menyudutkan Demokrat dan berupaya memecah belah Koalisi Perubahan.

Dia menegaskan, Koalisi Perubahan sangat solid.

"Anies Baswedan insyaallah akan berlayar sebagai capres di 2024 diusung Koalisi Perubahan," ungkap dia.

Herzaky mengatakan, Demokrat sudah siap dengan langkah selanjutnya, yakni deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan NasDem.

Deklarasi itu akan diawali penandatanganan kesepahaman oleh ketiga ketum parpol anggota Koalisi Perubahan, mengenai komitmen bersama memperjuangkan perubahan dan perbaikan.

"Tiga parpol berada dalam posisi setara, saling menghormati. Lalu, setiap keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama," kata Herzaky. (Knu)

Baca Juga:

KPK Dalami Penganggaran Dana Hibah Lewat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim