Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Praktik dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami kemunduran atau resesi sehingga itu berpotensi menjadikan Indonesia, kembali mengadopsi sistem otoriter sebagaimana pernah berlaku pada rezim Orde Baru.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Budi Setiyono mengingatkan, seluruh kelompok masyarakat, di antaranya partai politik, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (NGO), kalangan intelektual, wajib bersama-sama menjaga dan mengembalikan marwah demokrasi agar menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga:
Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional
"Indonesia sedang mengalami proses kemunduran demokrasi yang dirumuskan dalam berbagai istilah, mulai dari kemunduran atau regression, decline, back sliding, hingga putar balik ka arah otoritarianisme atau authoritarian turn dan otoritarianisme gaya baru," kata Budi Setiyono saat menyampaikan pidato kuncinya pada sesi seminar internasional bertajuk Social Media Activism, Digital Resilience, and Resistance to Democratic Regression, di Jakarta, Senin (26/4).
Ia menerangkan kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.
"Ini tidak serta merta akan berjalan menuju otoritarianisme. Namun, regresi demokrasi secara perlahan melahirkan tipe lain dari rezim politik yang tidak sepenuhnya demokratis, tetapi tidak sepenuhnya diktator," ujarnya dikutip Antara.
Kondisi semacam itu kemudian dikenal dengan istilah demokrasi yang tidak liberal (illiberal democracy), sistem otoriter yang kompetitif, atau rezim campuran.
Setidaknya ada empat faktor yang menjadi alasan mengapa konsolidasi atau upaya menguatkan nilai-nilai, prinsip, dan praktik demokrasi masih cukup lemah.
Pertama, transisi politik di Indonesia Era Reformasi masih mempertahankan jejak-jejak tokoh dan pemikiran pada masa Orde Baru. Kedua, transisi menuju sistem demokrasi di Indonesia tidak diikuti oleh perubahan yang menyeluruh pada birokrasi, sistem yudisial, atau militer, serta belum ada perpindahan kekuasaan yang besar pada para pemilik modal/pelaku usaha.
Lalu ketiga, adanya potensi perpecahan, polarisasi, dan ketidakteraturan sosial dalam praktik demokrasi dan terakhir, mundurnya demokrasi di Indonesia juga dapat disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor politik, sistem politik dan peradilan di Tanah Air. (*)
Baca Juga:
Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi
