Demo di Depan Gedung DPR 'Chaos', Tol Dalam Kota Ditutup Total

Petugas Jasa Marga tengah memasang barrier agar tidak ada kendaraan yang masuk ke jalan tol dalam kota, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan
Merahputih.com - Polisi dan Jasa Marga menutup total ruas tol dalam kota imbas demo ricuh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Tol Lingkar Luar.
Sekitar jam 16.45 WIB sudah tidak ada kendaraan yang melintas di jalan tol dalam kota.
Baca juga:
Ada beberapa kendaraan yang terpaksa harus diputarbalikkan untuk menuju ke pintu keluar yang terdekat karena petugas telah menutup jalan tol mengingat situasi sudah tidak kondusif untuk dilalui kendaraan.
Saat ini sejumlah petugas terus berjaga di ruas jalan tol untuk memantau situasi terkini.
Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR/DPD RI dan petugas dipastikan humanis dalam mengawal aksi tersebut.
Baca juga:
Rekayasa Lalu Lintas Akibat Demo 25 Agustus di DPR, Ini Rutenya
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Senin (25/8).
Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik. Petugas yang berjaga sebanyak 1.250 personel, baik dari TNI, Polri maupun petugas Pemda DKI Jakarta.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan

Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
