Demo 4 November HTI Tangerang Tidak Kerahkan Masa ke Jakarta

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Senin, 31 Oktober 2016
Demo 4 November HTI Tangerang Tidak Kerahkan Masa ke Jakarta

DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Tangerang saat membentangkan spandu penolakan penistaan Alquran, sebelum masuk tol Bitung, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu. (MP/widi Hatmoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Terkait adanya isu akan terjadi demo besar-besaran, terkait dugaan penistaan agama oleh calon gubernu DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada 4 November 2016 mendatang, secara kelembagaan resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak mengintruksikan anggotanya bergerak ke Jakarta.

Hal ini diakui oleh pengurus DPD II HTI Kabupaten Tangerang Abdul Halim saat dihubungi merahputih.com, Senin (31/10).

"Kalau secara institusi Hisbudz Tahrir Indonesia tidak pernah mengerahkan masa untuk melakukan aksi ke Jakarta. Namun secara pribadi, Hizbut Tahrir memberikan kesempatan. Jadi bukan arahan secara kelembagaan dari Hisbudz Tahir, tapi secara pribadi," ungkap Abdul Halim.

Ia juga mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan aksi dengan cara membentangkan spanduk di sepanjang jalan Nasional di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Jadi kalau masa berapa yang akan berangkat aksi ke Jakarta, itu kan secara pribadi ya, jadi kita belum tahu siapa-siapa saja yang ke sana. Tapi yang jelas, beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan aksi membentangkan spanduk," paparnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang KH Uwes Nawawi menambahkan, secara institusi pihaknya sudah menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Untuk itu, kata Uwes, terkait demo yang akan digelar Jumat 4 November 2016 mendatang MUI tidak ada pengerahan masa.

"Kalau ada yang demo ke Jakarta besok Jumat, berarti itu ilegal. Karena secara institusi tidak ada pengerahan masa ke sana," katanya.

Namun demikian, Uwes berharap penegak hukum jangan lamban dalam menangani kasus tersebut. Karena kasus ini tidak hanya menjadi isu Nasional tapi sudah Internasional. (Wid)

BACA JUGA:

  1. Beri Solusi Hadapi Banjir, Ahok Ingin Kerjasama dengan Warga Lenteng Agung
  2. Blusukan, Ahok Borong Buah Milik Pedagang
  3. Demo 4 November, Polisi Belum Terima Laporan Jumlah Massa dari FPI
  4. Aa Gym Bakal Ikut Demo 4 November
  5. Nahdlatul Ulama Khawatir Aksi 4 November Ditunggangi Pihak Ketiga
#Pilgub DKI 2017 #Pasangan Ahok-Djarot #Majelis Ulama Indonesia #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Indonesia
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal dan menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Indonesia
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo menegaskan persatuan ulama dan umara menjadi fondasi perdamaian dan kemakmuran bangsa saat menghadiri pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan politik uang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Bagikan