Dedi Mulyadi: Jangan Saling Salahkan soal Pemilu Serentak

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 27 April 2019
Dedi  Mulyadi: Jangan Saling Salahkan soal Pemilu Serentak

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait pelaksanaan Pemilu serentak menyusul banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan polisi yang gugur dalam mengawal Pemilu 2019.

"Jangan saling menyalahkan. Ini kesalahan kolektif kita saat menyusun undang-undang, tidak berdasarkan penghitungan substantif problem yang akan terjadi," katanya saat melayat kediaman almarhum Inspektur Satu Polisi Dani Kardana, KBO Sat Intelkam Polres Purwakarta, yang meninggal diduga kelelahan dalam mengawal Pemilu 2019, Kelurahaan Sindangkasih, Purwakarta, Jumat (26/4).

Ilustrasi TPS. (Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto)
Ilustrasi TPS. (Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu tahun ini yang digelar secara serentak harus dievaluasi, karena cukup banyak problem yang terjadi. "Ke depan, Pemilu harus dibuat secara sederhana," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut dia, Pemilu serentak ini menjadi pemilu yang terberat dan cukup menguras tenaga. Apalagi dalam proses penghitungan suara yang cukup panjang dari TPS hingga tingkat kabupaten.

Seiring dengan itu, personel kepolisian harus mengawal sejak sebelum pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara.

"Mudah-mudahan setelah semua proses Pemilu selesai, bisa dievaluasi dan melakukan perubahan Undang Undang Pemilu dan dibuat sesederhana mungkin, tidak lagi digabungkan antara pileg dan pilpres," katanya.

Sementara itu, terkait dengan meninggalnya aparat kepolisian dari Polres Karawang diduga karena kelelahan mengawal Pemilu, dia menyampaikan duka cita.

Almarhum Iptu Deni Kardana merupakan salah seorang anggota Polres Purwakarta yang meninggal akibat kelelahan ketika bertugas dalam mengawal kegiatan pemilu 2019 di Purwakarta. Almarhum meninggal di RS Siloam Purwakarta.

Sebelumnya, di Purwakarta ada tiga orang yang meninggal dunia karena kasus serupa, yakni Deden Damanhuri Ketua KPPS TPS 03 Desa Cipendeuy Bojong, Carman Anggota KPPS TPS 01, Desa Gardu Kiarapedes, serta anggota KPPS TPS 06 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakanciko, Hartono juga meninggal dunia setelah sembilan hari mendapat perawatan medis di ruang ICU. (*)

Baca Juga: Dua Anggota KPSS Solo Meninggal dan Lima Masih Dirawat, KPU Adakan Salat Gaib

#Pemilu 2019 #Pilpres #Pilpres 2019 #Dedi Mulyadi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Longsor Bandung Barat: 82 Orang Masih Dicari, Gubernur Jabar Putuskan Relokasi Warga
Tim gabungan masih mencari 82 korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat memutuskan relokasi warga dan bantuan Rp 10 juta per KK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
Longsor Bandung Barat: 82 Orang Masih Dicari, Gubernur Jabar Putuskan Relokasi Warga
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dedi Mulyadi Disambut Ribuan Orang saat Tiba di Lokasi Bencana Sumatra
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disambut ribuan orang saat tiba di lokasi bencana Sumatra. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dedi Mulyadi Disambut Ribuan Orang saat Tiba di Lokasi Bencana Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Kunjungan Dedi Mulyadi ke Sumatra Hanya Cuma Pencitraan
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Sumatra hanya untuk pencitraan. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Kunjungan Dedi Mulyadi ke Sumatra Hanya Cuma Pencitraan
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Dedi Mulyadi Disambut Ribuan Orang saat Kunjungi Korban Banjir Aceh dan Padang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disambut ribuan orang saat mengunjungi korban banjir di Aceh dan Padang.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS ATAU FAKTA]: Dedi Mulyadi Disambut Ribuan Orang saat Kunjungi Korban Banjir Aceh dan Padang
Indonesia
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Dedi Mulyadi mengunjungi Gedung KPK, Kamis (11/12). Kunjungan itu membahas penyelamatan aset negara di Jawa Barat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Gubernur Jabar KDM merespons penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka korupsi oleh Kejari Bandung. Tegaskan proses hukum harus dihormati.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Indonesia
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Dalam peta jalan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar dan KAI juga akan menghidupkan jalur wisata "Jaka Lalana" yang melintasi rute Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Indonesia
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Tiga kades yang bersitegang itu Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Bagikan