Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Alami Penurunan Alasan Industri Lakukan PHK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Maret 2025
Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Alami Penurunan Alasan Industri Lakukan PHK

Pekerja Sritex. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal seperti yang kerap terjadi belakangan ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan perbaikan dan pembenahan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya manufaktur.

"Bagaimana membenahi sisi konsumennya, terutama di daya belinya. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri terutama industri manufaktur memiliki pasar paling besarnya adalah kelas menengah, dan saat ini masyarakat kelas menengah paling banyak tertekan mengingat situasi ekonomi yang kurang bagus," ujar Eko di Jakarta, Senin (10/3).

Saat ini tanda-tanda pelambatan ekonomi sedang terjadi di mana daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang melemah, deflasi, ditambah lagi situasi ekonomi dan perdagangan global sekarang dalam kondisi perang dagang setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Baca juga:

Marak Kasus PHK, Pemkot Solo Resmikan Rumah Konsultasi di Disnaker

Situasi kurang menguntungkan tersebut membuat para pelaku industri melakukan PHK dikarenakan permintaan atau demand dari pasar, khususnya masyarakat kelas menengah sedang mengalami penurunan.

"Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi," kata Eko.

Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, dirinya juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri terutama manufaktur harus lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.

Hal ini dalam rangka membantu pelaku industri yang saat ini menghadapi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

"Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek, dikarenakan mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan mereka melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya," katanya. (*)

#Daya Beli #Kelas Menengah #PHK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
Siasat Atur Pengeluaran Saat Rupiah Melemah
Perlunya mengevaluasi kembali pengeluaran untuk keperluan konsumtif dan keperluan yang tidak mendesak ketika kondisi perekonomian sedang kurang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Siasat Atur Pengeluaran Saat Rupiah Melemah
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
Prabowo Yakin Sistem Perekonomian Berada di Dalam Trayektori Tidak Tepat
Prabowo mengatakan bahwa jika diteruskan arah perekonomian seperti saat ini dalam beberapa tahun ke depan menjadi isu dalam mencapai peningkatan kesejahteraan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Yakin Sistem Perekonomian Berada di Dalam Trayektori Tidak Tepat
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Indonesia
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Indonesia
Rupiah Melemah, Pemerintah Harus Segera Amankan Daya Beli Rakyat
Inflasi yang tinggi di tengah pelemahan rupiah akan memperparah beban hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Rupiah Melemah, Pemerintah Harus Segera Amankan Daya Beli Rakyat
Bagikan