Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Alami Penurunan Alasan Industri Lakukan PHK
Pekerja Sritex. (Antara)
MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal seperti yang kerap terjadi belakangan ini.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan perbaikan dan pembenahan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya manufaktur.
"Bagaimana membenahi sisi konsumennya, terutama di daya belinya. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri terutama industri manufaktur memiliki pasar paling besarnya adalah kelas menengah, dan saat ini masyarakat kelas menengah paling banyak tertekan mengingat situasi ekonomi yang kurang bagus," ujar Eko di Jakarta, Senin (10/3).
Saat ini tanda-tanda pelambatan ekonomi sedang terjadi di mana daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang melemah, deflasi, ditambah lagi situasi ekonomi dan perdagangan global sekarang dalam kondisi perang dagang setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Baca juga:
Marak Kasus PHK, Pemkot Solo Resmikan Rumah Konsultasi di Disnaker
Situasi kurang menguntungkan tersebut membuat para pelaku industri melakukan PHK dikarenakan permintaan atau demand dari pasar, khususnya masyarakat kelas menengah sedang mengalami penurunan.
"Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi," kata Eko.
Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, dirinya juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri terutama manufaktur harus lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.
Hal ini dalam rangka membantu pelaku industri yang saat ini menghadapi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan.
"Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek, dikarenakan mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan mereka melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga
Buka Lapangan Kerja, Kementerian PU Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Untuk Padat Karya di 1.059 Lokasi
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan