Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais untuk tidak mengintervensi proses hukum yang tengah dilakukan lembaga antirasuah.
Amien diketahui mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10) bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 Slamet Ma'arif dan Marwan Batubara.
Kehadiran Amien ini menyusul langkah KPK mencegah Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK. Pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan penanganan suatu perkara seharusnya menempuh jalur hukum.
"Kami harap jika ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK silahkan tempuh jalur hukum. Jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (29/10).
Dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/10), Amien Rais sempat menyinggung mengenai langkah KPK melarang Taufik bepergian ke luar negeri. Amien mengingatkan KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani perkara.
Febri menegaskan tudingan yang dilontarkan Amien tidak berdasar. Terlebih, dilontarkan saat masyarakat Indonesia sedang berduka atas jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang pagi tadi. "Dalam keadaan berduka karena insiden pagi ini, kami kira tidak baik jika ada tudingan-tudingan tidak berdasar," tegas Febri.
Menurut Febri pelarangan seseorang bepergian ke luar negeri merupakan kewenangan yang diberikan UU pada penegak hukum, termasuk KPK.
Febri mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang mempersoalkan kewenangan yang dimiliki KPK tersebut lantaran ada koleganya yang sedang menghadapi proses hukum.
Hal ini lantaran dalam memberantas korupsi di Indonesia, KPK telah memproses sejumlah pelaku kasus korupsi dari berbagai latar belakang, baik di tingkat DPR, DPRD, Kepala Daerah ataupun pejabat lainnya.
"Jadi, kami sarankan agar KPK tidak ditarik ke ranah politik. Karena proses hukum dalam kasus ini, termasuk pelarangan ke luar negeri adalah bagian dari proses hukum penanganan kasus korupsi," pungkasnya. (Pon)
