Datangi DPR, Muhammadiyah Pastikan Tolak Seluruh Draf RUU Cipta Kerja


Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas (kedua kiri) menyerahkan hasil kajian terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. (Foto: MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mendatangi Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (17/7). Silaturrahmi dan audiensi itu diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg Sufmi Dasco Ahmad.
Busyro menyerahkan hasil kajian mereka terkait dengan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Baca Juga:
“Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-lndonesia merekomendasikan untuk menunda pembahasan RUU dalam masa sidang DPR, terutama dalam situasi keprihatian bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari COVID-19,” kata Busyro dalam keteranganya kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Busyro mengatakan, Muhammadiyah telah mengambil sikap resmi untuk menolak secara keseluruhan draf RUU Cipta Kerja tersebut.
“Muhammadiyah menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU tersebut karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia pun mengharapkan agar DPR selaku lembaga legislatif dan pihak pembuat undang-undang serta pemerintah untuk menghentikan rencana pembahasan RUU tersebut, serta menarik secara keseluruhan draf dari prolegnas.
“Mengharapkan penuh pengertian dari pemerintah untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Dari pada membahas RUU yang masih penuh kontroversi, Busyro mewakili PP Muhammadiyah berharap agar pemerintah meningkatkan saja konsentrasi untuk meningkatkan ekonomi negara yang tengah terseok-seok karena pandemi.
Tentunya dengan kajian-kajian ilmiah dan akademis yang sesuai dengan moralitas bangsa.
“Sekiranya pemerintah hendak meningkatkan komitmennya pada ikhtiar peningkatan perekonomian negara, hendaknya ditempuh dengan penuh seksama dalam bentuk kajian etis-akademis yang didasarkan pada sikap konsisten terhadap moralitas konstitusi Republik Indonesia,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, institusinya akan meneliti secara mendalam masukan Muhammadiyah yang disampaikan kepada dirinya terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
"Masukan ini akan kami pelajari secara teliti dan masukan Muhammadiyah ini akan kami anggap daftar inventarisir masalah (DIM) yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat," kata Dasco.
Baca Juga:
Peringati Hari Buruh, Ketua DPR Singgung Pembahasan Omnibus Law
Dasco mengapresiasi sikap proaktif Muhammadiyah yang telah datang ke DPR untuk memberikan masukan kepada parlemen terkait RUU Ciptaker.
Dia mengatakan, DPR dalam setiap pembahasan RUU maupun revisi UU akan selalu kedepankan dan menerima masukan dari masyarakat.
Menurut dia, sudah banyak organisasi kemasyarakatan yang memberikan masukan kepada DPR terkait RUU Ciptaker dan pihaknya selalu mempelajari isinya.
"Kita akan lihat masukannya dan ada beberapa persyaratan tadi, kalaupun mau dilanjutkan ya nanti kita akan lakukan dialog dan akan coba penuhi supaya semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
