Data NPWP Warga Hingga Presiden Bocor, Komisi I DPR Sebut Pemerintah Bebal

MerahPutih.com - Komisi I DPR mengaku bosan mengimbau soal kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Alasannya, pemerintah dianggap bebal dan sulit diberitahu sehingga Komisi I bosan mengimbau terkait persoalan tersebut.

"Bosen imbaunya, pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosen imbaunya," ujar Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Saat ditanya apakah Komisi I bakal memanggil pihak pemerintah untuk memberi penjelasan, Sukamta tak ingin ambil pusing. "Semau-maunya aja menteri mau ngapain tuh. Sudah diingetin berbagai cara kan," imbuh politikus PKS itu.

Sukamta mengaku bakal menunggu langkah apa yang bakal diambil Menkominfo Budi Arie Setiadi ke depan. Pasalnya, salah satu data yang bocor milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nggak tahu, setelah presiden datanya bocor, menterinya mau berkilah apa itu," kata dia.

Baca juga:

Data 6 Juta NPWP Bocor, Jokowi Bilang itu Bisa karena Masalah Password

Sebelumnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengalami kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lain-lain.

Isu kebocoran data NPWP itu mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkap penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," ujar Teguh dalam akun X @secgron. (Pon)