Dari Rumah dan Kantor Bupati Bekasi, KPK Geledah Rumah Bos Lippo Billy Sindoro


Tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro saat menyerahkan diri ke KPK Senin (15/10) malam. MP/Ponco Sulaksono
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Operasional, Lippo Group Billy Sindoro, Rabu (17/10) malam. Billy merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.
"Saat ini tim KPK sedang lakukan penggeledahan di rumah tersangka BS (Billy Sindoro), kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (17/10).
Sebelumnya KPK juga menggeledah Kantor Bupati Bekasi, rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
"Dari DPMPTSP (Kabupaten Bekasi) disita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta," jelas Febri.
Diduga terdapat dokumen proyek yang dicari penyidik KPK di lima lokasi tersebut. Namun Febri belum mengetahui apa saja dokumen yang disita dari penggeledahan tersebut.

Proyek Meikarta memiliki hubungan dengan PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu jaringan bisnis James Riady pemimpin Lippo Group.
Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional PT Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Billy Sindoro diduga memberikan suap Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TKN Jokowi-Ma'ruf Gelar Pentas Seni dan Doa untuk Korban Gempa Lombok dan Sulteng
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
