Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang membuka peluang bagi entitas asing, termasuk lembaga atau perusahaan, untuk memiliki properti di Makkah.
Aturan itu akan melahirkan beberapa ketentuan lanjutan yang diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu dekat, sehingga memungkinkan Indonesia memiliki aset strategis di Tanah Suci secara legal dan aman.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melakukan pengawalan penuh terhadap rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang akan menjadi pusat layanan dan akomodasi bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
Seiring dengan itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani melakukan kunjungan kerja ke Jeddah dan Makkah, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga:
Pemerintah Janjikan Kampung Haji Indonesia Hanya Berjarak 400 Meter Dari Masjidil Haram
“Insyaallah, kami akan mengawal proses ini dari tahap awal hingga terwujud, sehingga jamaah Indonesia memiliki fasilitas yang representatif dan layak selama menjalankan ibadah,” ujar Rosan sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/8).
Rosan mengatakan, ke depan masyarakat akan mendapatkan fasilitas penginapan yang baik dan nyaman di Makkah, yang dapat dikembangkan menjadi pusat layanan terpadu untuk kebutuhan ibadah, klinik kesehatan, serta ruang pembinaan manasik di lokasi strategis.
Dalam kunjungannya, Rosan meninjau lebih dari 10 opsi lahan dan 3 proyek besar yang ada di Makkah, yang menjadi kandidat potensial untuk pembangunan Kampung Haji, dirancang mencakup fasilitas akomodasi, pusat layanan jamaah, klinik kesehatan, serta ruang pertemuan untuk pembinaan ibadah.
"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan efisiensi bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya," ujar Rosan.
Rosan juga mengadakan pertemuan dengan otoritas Kerajaan Saudi Arabia, termasuk Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC) yang berwenang dalam perencanaan, pengembangan dan perbaikan fasilitas pelayanan di Makkah dan Tanah Suci.
Bersama Badan Penyelenggara Haji RI (BP Haji), Rosan juga mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Investasi Saudi Arabia.
"Kami tidak hanya fokus pada jarak ke Masjidil Haram, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan dan kelayakan fasilitas bagi jemaah. Target kami adalah memastikan semua unsur terpenuhi, mulai dari aspek teknis, legalitas, hingga keberlanjutan pengelolaan," katanya. (*)
