Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Minta Maaf tak Buka Rekrutmen Damkar hingga PPSU 2026


Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, kebijakan rekrutmen Pasukan Pelangi hingga Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk tahun depan belum dapat diputuskan.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kepastian ruang fiskal setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
"Bagaimana dengan tahun depan? Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," ucap Pramono, Rabu (8/10).
Baca juga:
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Di samping itu, Pramono menyampaikan, para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang baru akan mulai bekerja pada 10 Oktober 2025.
Ia memerintahkan anak buahnya agar melakukan penandatanganan kontrak kerja pada 10 Oktober 2025 bagi pasukan oranye yang lolos proses rekrutmen.
"Kalau kita lihat, tentunya nanti ruang fiskal kita pasti akan semakin berkurang. Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi, dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," kata Pramono.
Baca juga:
Pramono menambahkan, setelah penandatanganan kontrak untuk PPSU, Pemprov DKI juga akan melanjutkan proses serupa bagi personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) serta Pasukan Putih.
"Sehingga dengan demikian, untuk hal-hal yang berkaitan dengan PJLP tahun 2025 dengan APBD yang ada, tentunya akan segera kita selesaikan," ucapnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Minta Maaf tak Buka Rekrutmen Damkar hingga PPSU 2026

Ragunan Buka Sampai Malam Hari Mulai 11 Oktober, Ada 2 Paket yang Bisa Dinikmati

Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya

Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi

Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun

Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T

Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI

Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD
