Dampak Buruk Dualisme PPP di Kabupaten dan Kota

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 05 Februari 2018
Dampak Buruk Dualisme PPP di Kabupaten dan Kota

Komisioner KPU DIY. (MP/Teresa Ika)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum memenuhi syarat peserta pemilu di tiga kabupaten dan kota.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Siti Ghoniyatun mengatakan, Partai berlamabak kakbah itu belum memenuhi syarat di Kota Jogja, Sleman, dan Kulonprogo.

"Di Sleman dan Kulonprogo belum memenuhi syarat terkait dengan kepengurusan, keperhartian perempuan serta domisili kantor. Kalau di Kota Yogyakarta, belum memenuhi syarat soal domisili," jelas Siti di kantor KPU Yogyakarta, Senin (5/2).

Selain PPP, Partai Bulan Bintang (PBB) di Kulonprogo juga belum memenuhi syarat di tiga bidang yang sama dengan PPP. Sementara satu partai lama lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mendaftar di KPU Kota Jogja.

KPU Kabupaten dan Kota memberi waktu tiga hari untuk memperbaiki persyaratan. Waktu perbaikan dimulai tanggal 3 sampai 5 Februari 2018. Kemudian pada 6 Februari, KPU kota dan kabupaten akan melakukan verifikasi faktual kembali hasil revisi.

"Selanjutnya KPU DIY akan mengadakan rekapitulasi seluruh hasil dari KPU kota dan kabupaten pada 12 Februari. Hasilnya kami kirimkan ke KPU pusat," beber Siti.

Hasil akhir lolos atau tidaknya parpol adalah kepuusan dari KPU pusat. Sejak terpecah menjadi dua kubu, kantor PPP di kabupaten dan kota terbagi menjadi dua.

Misalnya di Kota Yogyakarta, kantor DPC PPP ada di Jalan Veteran dan di daerah Prawirotaman. Namun untuk kantor DPW, keduanya sepakat menggunakan satu alamat yakni di Terusan Pusung 2, Jalan Damai, Ngaglik, Sleman DIY.

Amin Zakaria, Ketua DPW DIY PPP kubu Romy mengatakan pihaknya optimis PPP akan lolos syarat verifikasi faktual. "Kami sedang lengkapi semua persyaratan. Yakin bisa memenuhi semua persyarat termasuk alamat kantor, keterwakilan perempuan dan kepengurusan tingkat DIY hingga tingkat kabupaten dan kota,"tegasnya. (*)

Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor Merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Baca juga artikel Teresa Ika di: Banyak Posisi Kosong, Pemda DIY Ajukan 1700 CPNS Baru ke Kemenpan RB

#DPP PPP #Kisruh PPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif berorganisasi, ia juga terlibat dalam partai politik berbasis Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Juli 2025
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Indonesia
PPP Bakal Percepat Jadwal Muktamar
Jadwal muktamar PPP akan ditentukan saat pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar antara 10-15 Desember 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
PPP Bakal Percepat Jadwal Muktamar
Berita Foto
Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
Presiden Terpilih dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Plt Ketum PPP Mardiono menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (15/8/2024).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Agustus 2024
Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
Indonesia
Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Agustus 2024
Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju
Indonesia
PPP Tegaskan Dukung Ahmad Ali di Pilkada Sulteng
Selain Rusdi Mastura, pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri mengklaim mendapatkan PPP dan Hanura, bersama Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi dan PAN 2 kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juli 2024
PPP Tegaskan Dukung Ahmad Ali di Pilkada Sulteng
Indonesia
Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar
Surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP
Angga Yudha Pratama - Rabu, 19 Juni 2024
Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar
Indonesia
Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai
Tim akan memetakan daerah prioritas pemenangan dan mana daerah yang potensial dimenangkan kader PPP
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Juni 2024
Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai
Indonesia
MK Tolak Sengketa Pileg di Dapil Gorontalo 6, Harapan PPP Lolos Parlemen Kandas
Disebut tak beralasan menurut hukum.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Juni 2024
MK Tolak Sengketa Pileg di Dapil Gorontalo 6, Harapan PPP Lolos Parlemen Kandas
Indonesia
PPP Tidak Bakal Goyang Jabatan Plt Ketua Umum di Rapimnas
Mengenai status Ketua Umum PPP yang masih pelaksana tugas (Plt), tidak akan dibahas dalam Rapimnas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Juni 2024
PPP Tidak Bakal Goyang Jabatan Plt Ketua Umum di Rapimnas
Indonesia
PPP Sayangkan Banyak Gugatannya yang Kandas di MK
Namun, alat bukti itu tidak dipertimbangkan MK sehingga upaya gugatan PPP kandas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Mei 2024
PPP Sayangkan Banyak Gugatannya yang Kandas di MK
Bagikan