Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar

MerahPutih.com - Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyurati DPP PPP mendesak agar segera menggelar muktamar usai partai berlambang Ka'bah itu gagal menembus ke Senayan.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romi mengatakan, surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj.

"Benar, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (TuaLis Kehormatan) dan kiai Mustofa Aqil (TuaLis Syariah)," ujar Romi saat dihubungi, Rabu (19/6).

Baca juga:

MK Tolak Sengketa Pileg di Dapil Gorontalo 6, Harapan PPP Lolos Parlemen Kandas

Namun, Romi lebih jauh mengatakan dirinya tak ikut menemui Ketua DPP PPP, Mardiono, karena saat ini memiliki agenda pribadi di luar negeri.

"Selaku Ketua Majelis Pertimbangan, saya menandatangani tapi tidak ikut menemui Plt, karena sampai saat ini masih ada agenda pribadi di luar negeri," jelas dia.

Adapun surat yang tertanggal sejak 1 Mei 2024 itu dibubuhkan empat tanda tangan petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy. Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis. Mereka meminta Muktamar digelar pada 2024.

"Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," demikian dikutip dari bunyi poin surat tersebut.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima,"

Baca juga:

Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai

Dewan Majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

Untuk itu, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai.

"Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," sambung pernyataan surat itu. (Pon)