Mula Akmal
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil langkah usai Lukas Enembe dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
AHY memutuskan untuk memberhentikan sementara Gubernur Papua itu dari jabatan ketua DPD Partai Demokrat Papua. Sementara itu, Lukas tetap menjadi kader Partai Demokrat.
Baca Juga:
Puan akan Temui AHY, Politikus PDIP: Bangun Suasana Kondusif
"Kami menunjuk saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Saudara Willem adalah waketum partai Demokrat dan anggota komisi V DPR RI," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Ia menjelaskan, alasan pihaknya memberhentikan sementara Lukas, yaitu agar yang bersangkutan bisa berkonsentrasi menjalani proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya berharap saudara Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar pria yang mengenakan kemeja biru tua ini.
Ia menambahkan, bila nantinya Lukas Enembe terbukti tidak bersalah dalam kasus hukum yang menjeratnya, Demokrat akan kembali mengangkat yang bersangkutan ke posisi semula.
"Kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa," kata putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Ia lantas menaruh kecurigaan adanya muatan politik dalam kasus yang menimpa Lukas Enembe.
Menurut AHY, pihaknya sempat memberikan pembelaan kepada Lukas dalam beberapa tahun terakhir terkait adanya upaya intervensi atas kekuasaan Lukas sebagai Gubernur Papua.
Baca Juga:
Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024
"Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada bapak Lukas ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu," kata AHY.
Selain itu, AHY menyebut bahwa pada 2021 saat Wakil Gubernur Papua meninggal dunia, intervensi serupa kembali terjadi.
"Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas dan berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," jelas AHY.
Alasan kecurigaan AHY berikutnya adalah penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan oleh KPK.
"Tanggal 5 September 2022 tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung tetapkan sebagai tersangka, dan beliau dijerat dengan pasal baru yakni pasal 11 atau 12 undang-undang tindak pidana korupsi tentang delik gratifikasi," imbuh AHY yang juga purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.
Sebagai informasi, saat ini Lukas Enembe sudah berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
Namun hingga surat pemanggilan kedua pada 26 September 2022, Lukas Enembe masih tidak kooperatif untuk hadir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Knu)
Baca Juga:
Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah
