Bisnis

Curhatan UMKM tentang Lamanya Proses Izin Edar BPOM

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Selasa, 16 Agustus 2022
Curhatan UMKM tentang Lamanya Proses Izin Edar BPOM

Pelaku usaha harus memperoleh pengecekan dan lisensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Merahputih.com/Nabilla)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

PERIZINAN edaran, terutama dalam bidang usaha makanan dan minuman, sangatlah penting bagi pelaku usaha. Izin edar diperlukan agar masyarakat menjadi lebih percaya dan yakin pada produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Masyarakat hanya memilih produk yang sudah teruji dan memiliki kandungan yang aman untuk dikonsumsi.

Kenyataannya memperoleh izin edar tak semudah melempar harapan. Pelaku usaha harus memperoleh pengecekan dan lisensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Prosesnya seringkali berbelit-belit, sulit, dan memakan waktu lama terutama bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal waktu sangat berharga bagi mereka. Tak mengherankan jika banyak UMKM mengabaikan ketentuan tersebut.

Kenyataan ini diungkapkan oleh Rahayu Setiowati, Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Makanan & Minuman dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

“Keluhan disini para penjamah UKM khususnya Food and Beverage (F&B) ini sulit sekali mendapatkan suatu izin edar, yang mana Bapak-Ibu tahu kalau para UKM modalnya adalah modal kecil tapi berani bersikap dan berani untuk diberikan arahan oleh Badan POM,” ungkapnya dalam acara Indonesia Retail Summit 2022 di Sarinah, Jakarta (15/08/22).

Baca juga:

Bangkitkan kembali Bisnis Ritel, Ekonomi Indonesia Pulih

proses izin edar
Kemudahan memperoleh izin edar akan membuat UMKM di Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya karena produk yang dihasilkan pun juga sudah berkualitas. (Unsplash/Afdan Rojabi)

Rahayu meneruskan, keluhan yang mereka terima adalah kesulitan prosedur dan waktu yang lama sekali. "Ini dirasakan oleh seluruh UKM yang belum terjamah,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Rahayu berharap Badan POM mampu memberikan kemudahan bagi para UMKM. Dia mencontohkan pengurusan izin edar di negara lain yang bisa praktis, efisien, dan efektif.

“Contoh China, kita sudah beberapakali ke China dan itu sistemnya Bu, luar biasa. Kenapa kita tidak mengambil ke sebelah sana? Bukannya kita membandingkan ya, Bu. Kita berbicara soal fakta,” ucap Rahayu kepada Ratna Irawati, Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, yang turut menghadiri acara tersebut.

Baca juga:

UMKM Dituntut Gercep, Geber, dan Gaspol

izin edar bpom umkm
Sulit sekali mendapatkan suatu izin edar. (Merahputih.com/Nabilla)

Rahayu yakin kemudahan memperoleh izin edar akan membuat UMKM di Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya karena produk yang dihasilkan pun juga sudah berkualitas.

Kemudahan memperoleh izin edar bukan berarti harus diartikan mengesampingkan kualitas pengujian yang dilakukan oleh BPOM. Kemudahan ini lebih merujuk kepada cepatnya tanggapan yang diberikan oleh BPOM.

Selain itu, GIPI pun mengajak Badan POM untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan UMKM di Indonesia terutama dalam bidang Food & Beverage.

“GIPI menawarkan untuk bisa bermitra, membantu Badan POM untuk melatih para UKM yang terdapat juta-berjuta UKM di Indonesia” tuturnya di akhir acara. (nab)

Baca juga:

Pilih SDM Tepat, Bisnis pun Kuat

#UMKM #BPOM
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
BPOM Temukan Makanan di Tangerang Pakai Formalin, Ciri Utama Tidak Dihinggapi Lalat
Makanan yang tidak dihinggapi oleh hewan lalat kemungkinan mengandung zat berbahaya seperti formalin.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
BPOM Temukan Makanan di Tangerang Pakai Formalin, Ciri Utama Tidak Dihinggapi Lalat
Indonesia
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Masih di Bawah Target RPJMN
Realisasinya baru mencapai 18,3 persen atau sekitar Rp 1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 270 triliun merupakan penyaluran KUR
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Masih di Bawah Target RPJMN
Indonesia
BBPOM Jakarta Gerebek Toko Kosmetik di Ciracas, Temukan Puluhan Obat Keras Ilegal
Toko kosmetik di Ciracas, Jakarta Timur, kedapatan menjual obat terlarang. BBPOM pun langsung turun tangan ke lokasi.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
  BBPOM Jakarta Gerebek Toko Kosmetik di Ciracas, Temukan Puluhan Obat Keras Ilegal
Indonesia
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yang berarti legal dan logis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Indonesia
Usaha Mikro Diklaim Telah Dapat Kucuran KUR Rp 70 Triliun, Bakal Perbanyak Wirausaha
Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Mei 2026
Usaha Mikro Diklaim Telah Dapat Kucuran KUR Rp 70 Triliun, Bakal Perbanyak Wirausaha
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
BPOM Sidak 5 SPPG di Jakarta, Pastikan MBG Aman bagi Masyarakat
BPOM menyidak lima SPPG di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan program MBG untuk masyarakat
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
BPOM Sidak 5 SPPG di Jakarta, Pastikan MBG Aman bagi Masyarakat
Indonesia
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti adanya potensi penyalahgunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku olahan pangan, seperti siomay atau cilok
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Jakarta ‘Darurat’ Ikan Sapu-sapu, DPR Desak Kementerian Kesehatan dan BPOM Turun Tangan
Indonesia
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
DPR RI minta pemerintah segera kendalikan harga minyak goreng yang naik di sejumlah daerah. Kenaikan berdampak pada masyarakat dan UMKM.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
Bagikan