Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Semua sekolah di Bengkulu dilarang menggelar kegiatan studi tur dan wisuda. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan itu karena banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk studi tur dan wisuda
"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studi tur maupun wisuda yang membebani orang tua murid," kata Gubernur Helmi, lewat pesan elektronik diterima awak media, Rabu (26/2).
Helmi mengaku banyak menerima laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan beban biaya studi tur dan wisuda yang dinilai tidak esensial. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
Baca juga:
Baru Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Langsung Pecat Kepsek SMAN 6 Depok karena Study Tour
Menurut dia, alih-alih menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani finansial orang tua. Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya.
Gubernur mengungkapkan pengeluaran tambahan untuk studi tur dan wisuda itu menjadi tekanan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Padahal, pengeluaran untuk kegiatan itu semestinya tidak wajib atau tidak perlu.
Untuk itu, lanjut Helmi, kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di Bengkulu tidak diperkenankan mengadakan studi tur maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.
Baca juga:
Lebih jauh, Gubernur berharap sekolah-sekolah di Bengkulu dapat lebih fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa menambah beban bagi wali murid.
"Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas," tutur Gubernur dikutip Antara, seraya menambahkan,"Bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat." (*)
