Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Cuma 2 Persen UMKM di Jabar Yang Berhasil Ekspor Produk

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Oktober 2022
Cuma 2 Persen UMKM di Jabar Yang Berhasil Ekspor Produk

Rangkaian acara Road to West Java Festival 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung. (Foto: Humas Pemda Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Petani dan pelaku UMKM di Jawa Barat memerlukan bantuan khususunya pelatihan ekspor. Terutama untuk pengusaha atau petani dengan produk perkebunan seperti kopi teh, vanila, kelapa, dan lainnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencetuskan program Kompor (Kolaborasi Optimalisasi UMKM Ekspor) untuk memberikan wawasan ekspor mandiri kepada petani dan pelaku UMKM.

Baca Juga:

Forum B20 Ingin Jadikan UMKM Penggerak Ekonomi Dunia

"Kami ingin mendorong potensi ekspor produk UMKM di Jabar, meningkatkan prosentase ekspor dari UMKM. Sehingga menggelar Kompor, " kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar Iendra Sofyan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/10).

Program Kompor diluncurkan dalam sesi Jabar Punya Informasi (Japri) pada rangkaian acara Road to West Java Festival 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.

Saat ini ekspor Jabar selama ini didominasi produk dan pengusaha besar mencapai 98 persen. Sisanya atau 2 persen diekspor pelaku UMKM.

"Jelas perlu kolaborasi setiap OPD, bukan hanya Disindag saja. Dengan dinas pertanian untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk, dengan dinas UMKM untuk pembinaan ekspor dan dinas-dinas lainnya. Termasuk dengan pusat dan daerah," katanya.

Iendra mengatakan, pelaku UMKM sangat antusias dengan program Kompor. Mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan khususnya pelatihan ekspor.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan UMKM untuk mencapai ke level ekspor adalah 1A +4K, yakni administrasi + kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan.

"Akan kita bantu yakni administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan atau 1A + 4K," tuturnya.

Selama ini produk UMKM dan komoditas petani Jabar sudah banyak yang dikirim ke luar negeri tapi masih melalui jasa eksportir.

Pelaku UMKM dan petani penting memiliki kemampuan ekspor secara mandiri tanpa harus melalui jasa eksportir yang berbiaya tinggi, sehingga petani dan pelaku UMKM bisa menikmati keuntungan lebih besar.

Kepala Dinas Perkebunan Jabar Jafar Ismail menambahkan luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare, yang mana 89 persen milik rakyat, 11 persen merupakan perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta.

"Artinya banyak perkebunan dimiliki rakyat namun di sisi lain produksinya masih perlu ditingkatkan. Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Mengenal Natural Dyeing, Teknik Pewarnaan Alami Khas UMKM Masa Kini

#UMKM #Ekspor #Pemulihan Ekonomi #Inflasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Pemprov DKI Jakarta mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran akibat berkurangnya pasokan. TPID diminta mengecek penyebab dan menyiapkan solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro  Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Selain mengutamakan produk lokal, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia pada 2025, total kredit perbankan mencapai Rp 8.149 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Indonesia
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
PNM memperluas layanan keuangan ke wilayah 3T melalui 516 unit dari total 4.035 jaringan pelayanan. Fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Bagikan