COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2020
COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Ilustrasi Pasar Rakyat. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MeraPutih.com - Aturan yang dibikin pemerintah sebagai payung hukum untuk menangani COVID-19 yang keluar sejak 6 bulan lalu, dinilai tidak jadi solusi. Aturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo haya fokus pada bidang ekonomi bukan pada penanganan virus.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai contoh payung hukum yang lebih condong mengamankan keuangan dan perbankan dibanding kesehatan.

Selain itu, struktur pejabat yang mengisi organisasi Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lebih condong pada penanganan perekonomian dan Gugus Tugas (Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Baca Juga:

Diplomasi Vaksin COVID-19 Ala Indonesia

"Kita lihat Ketua Komite kebijakannya Menteri (Koordinator) Perekonomian, kemudian (wakil ketua) ada Menkeu, lalu ketua pelaksananya ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Faisal dikutip Kantor Berita Antara.

Hal senada diungkapkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengingatkan pemerintah untuk fokus dalam masalah kesehatan terlebih dahulu dibandingkan ekonomi. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul akibat pandemi merupakan analogi sebab-akibat; sehingga sebabnya harus diselesaikan terlebih dahulu daripada akibatnya.

Ilustrasi pekerja
Ilustrasi pekerja. (Foto: Antara).

"Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi COVID-19 yang berakibat pada turunnya ekonomi. Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan; dan ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi," kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (13/9).

Ia mengaskan, peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan ekonomi tidak mengalami pengurangan, hanya sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya harus membatasi kegiatannya karena pandemi COVID-19.

"Alat produksi itu tetap ada, seperti hotel, moda transportasi; hanya permintaannya saja yang kurang. Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan dalam hal ini," tambahnya.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Ajak Semua Orang Saling Mendukung

#COVID-19 #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Prasetyo Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu pada Selasa (21/4). Keduanya membahas strategi ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Prabowo Subianto menegaskan hukum sebagai instrumen menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga menindak praktik ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
DPR ingatkan dampak konflik Iran-AS-Israel terhadap ekonomi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz bisa picu lonjakan harga minyak dan ganggu ketahanan energi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 April 2026
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
Indonesia
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Bagikan