Citra Buruk Presiden Jokowi Rugikan PDIP di Pilkada Serentak 2020

MerahPutih.Com - Sejumlah peristiwa hingga keputusan politik yang terjadi di tanah air dalam beberapa waktu terakhir, memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai tidak hanya Jokowi, PDIP sebagai partai pengusung utama pun terkena imbas dari hal tersebut. Dampak negatif tersebut, kata Alvin, terasa ke PDIP yang akan mengusung kadernya pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun depan.

Baca Juga:

Presiden Didesak Terbitkan Perppu KPK, Pakar: Pilihan Sulit, Pasti Ada Risiko Politiknya

“Sebab citra Jokowi telah terjun bebas karena tremor politik yang terjadi beberapa minggu terakhir, mulai dari ricuh Papua, kebakaran hutan dan lahan, revisi UU KPK dan KUHP yang ditangani secara lambat,” ujar Alvin kepada wartawan, Minggu, (22/9).

Alvin menjelaskan, bahwa politik merupakan hal yang transaksional. Jika ada benefit maka orang-orang akan mendekat dan menunggangi.

Oleh sebab itu, menurut dia, kader- kader PDIP diprediksi enggan menunggangi citra dan nama besar Jokowi pada momentum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

“Tapi kalau citra Presiden Jokowi sedang buruk, kemungkinan besar ia akan ditinggalkan. Ia sudah tidak memberikan dampak elektoral secara positif,” tegas Alvin.

Alvin memandang, para kader PDIP nanti akan lebih memilih menunggangi citra Megawati Soekarnoputri yang cenderung lebih stabil, bahkan boleh dikatakan sudah berada di level negarawan.

“Jadi bisa dibilang kader- kader PDIP melalui momentum pilkada mulai meninggalkan Jokowi. Karena khawatir akan turut terdampak citra buruk Jokowi,” papar Alvin.

Meski demikian, lulusan Leicester University ini melihat Jokowi hanya berperan dan berada di posisi sebagai korban dari sejumlah peristiwa hingga keputusan politik tersebut.

“Karena ia bukan petinggi partai, hanya individu sipil. Jadi political leverage dia saat ini kurang kuat. Kinerja Jokowi tidak seperti biasa karena pihak- pihak di bawahnya agak ‘bandel’,” kata Alvin.

Baca Juga:

Tunda Pengesahan RUU KUHP, Langkah Jokowi Sesuai Aspirasi Rakyat

Diketahui, Presiden Jokowi sendiri mendapatkan sorotan dari masyarakat pasca keputusan untuk mendukung pengesahan RUU KPK. Padahal dalam janji kampanye Jokowi menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bukan hanya soal itu saja, sikap mantan Gubernur DKI Jakarta terkait RKUHP hingga kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga dipertanyakan.

Gelombang demo di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa dihindarkan. Kelompok mahasiswa hingga elemen masyarakat turun ke jalan mempertanyakan serta menagih janji orang nomor satu di Indonesia ini.(Pon)

Baca Juga:

Ada Pasal Penghinaan Presiden, Menkumham: Tak Berlaku Jika Hanya Mengkritik