CFD Jakarta Kembali Ditiadakan, DPRD DKI: Jangan Sampai Kurva COVID Naik Lagi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Juni 2020
CFD Jakarta Kembali Ditiadakan, DPRD DKI: Jangan Sampai Kurva COVID Naik Lagi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan mendukung penuh langkah yang diambil Pemprov DKI meniadakan Car Free Day.

Menurutnya, CFD yang digelar pada Minggu (21/6) kemarin cukup mengkhawatirkan lantaran menimbulkan kerumunan. Kasus corona di Jakarta, kata dia, sudah landai, tetapi dia berharap tidak ada gelombang kedua karena lalai mendisiplinkan aktivitas warga.

Baca Juga

Gelombang Ke-2 COVID, Ekonomi Indonesia Diprediksi Negatif 3,9 Persen

"Jadi sekali lagi, bahwa ini (Jakarta) sekarang sudah mau landai jangan sampai nanti malah naik lagi (kurva) penularannya," sambung politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6).

Taufik juga menyetujui usulan Pemprov DKI yang sedang menyiapkan lokasi di masing-masing wilayah Ibukota untuk tempat masyarakat berolahraga.

"Iya (setuju), supaya tidak ada kerumunan yang besar. (CFD) Biar di daerahnya saja, untuk menampung keinginan olahraga secara bersamaan," tegas Taufik.

Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Taufik mengakui sempat memantau pelaksanaan CFD pada Minggu lalu. Menurut dia, memang jumlah yang ikut olahraga saat itu sangat banyak dan membeludak.

"Kemarin kan begitu dibuka langsung membeludak, kita maklumi juga, cuma sekali lagi upaya pemerintah untuk menutup sementara itu upaya yang paling tepat-lah untuk mencegah penularan," tandas dia.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, Pemprov DKI mendorong pelaksanaan CFD atau HBKB tersebar di berbagai kawasan di wilayah kota, tidak terpusat di Sudirman-Thamrin. Hal tersebut bisa mencegah kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona atau Covid-19.

"Mungkin akan lebih baik kalau dipolarisasilah (disebar di sejumlah lokasi di DKI Jakarta). Jadi, tidak di Sudirman-Thamrin," tandas dia.

Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan para Wali Kota di Jakarta dan memutuskan 29 kawasan akan digunakan warga DKI Jakarta untuk berolahraga selama masa transisi. Ke-29 kawasan ini terdiri dari enam area HBKB, 19 jalan untuk olahraga, dan empat kawasan taman.

Baca Juga

Tuai Kritik, Pemprov DKI Tiadakan CFD Sudirman-Thamrin Pekan Depan

Pelaksanaan olahraga warga pada 29 lokasi tersebut rencananya dilaksanakan pada Minggu (28/6/2020) pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan tidak diperbolehkan ada pedagang.

“Area HBKB Sudirman-Thamrin ditiadakan, tetapi untuk menghindari terjadinya laka lantas antara pesepeda dan kendaraan bermotor di area tersebut, kami usulkan tetap disiapkan jalur sepeda sementara menggunakan satu lajur paling kiri,” katanya. (Knu)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #DPRD DKI Jakarta #Car Free Day
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan