Andika Pratama
MerahPutih.com - Ancaman radikalisme kini mulai memasuki ranah pendidikan mulai jenjang tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pemerintah dan pelaku pendidikan di Indonesia harus memberikan perhatian serius.
Untuk mencegah berkembangnya paham tersebut, pendidikan kebangsaan dan Pancasila wajib kembali masuk dalam kurikulum sekolah demi membangun dan memperkuat karakter bangsa sekaligus membendung ancaman radikalisme dan intoleransi.
"Pendidikan kebangsaan dan Pancasila harus terus diberikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan, tidak boleh terputus dan harus menjadi satu kesatuan. Insya Allah dengan cara demikian generasi penerus kita akan memiliki karakter kebangsaan yang baik, terutama untuk membendung masuknya ideologi radikal melalui dunia pendidikan,” kata Direktur Indonesia Institute for Society Empowerment, Prof. Dr. Ahmad Syafii Mufid, MA, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/11).
Ketua Komisi Litbang Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai harmonisasi sangat penting dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan kebal terhadap ajaran kekerasan dan intoleransi. Ia menilai kalau di sekolah itu lalu muncul gejala–gejala seperti saling bermusuhan, saling membenci maka nanti dampaknya akan ke masyarakat. Dan dampak dalam masyarakat itu nantinya merembet pula kepada negara dan bangsa.
Perbaikan kualitas generasi bangsa inilah yang harus menjadi konsen bagi para pendidik. Dan itu harus dimulai dari tingkat keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jangan sampai sikap-sikap intoleransi memiliki ruang untuk berkembang karena buntutnya pasti akan terjadi radikalisme bahkan terorisme.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta ini juga menyarankan kalau konsep pendidikan Islam antikekerasan juga perlu diterapkan di sekolah-sekolah.
Menurutnya, kalau Islam diajarkan secara benar dan apa adanya, maka masalah itu pasti bisa teratasi karena Islam itu rahmatan lil alamin yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. (*)
