Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 09 Oktober 2015
Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) Eddy Wijanarto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menyontek negara Vietnam dalam hal pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, Vietnam mampu memprediksi bagaimana kondisi Amerika dalam tiga tahun kedepan. Sehingga, membuat pemerintahnya lebih aktif dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret guna melindungi para pengusaha. Sebab jika Pemerintah tidak melindungi para pengusaha, ancaman PHK bisa menjadi bumerang bagi para pengusaha.

"Vietnam itu pemerintahnya lebih aktif dari pada pengusahanya. Jadi pengusaha belum tahu apa yang terjadi, pemerintahnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah vietnam sudah bisa memprediksi bagaimana situasi Amerika dalam 3 tahun kedepan. Jadi antisipasi Pemerintah Vietnam itu bagus, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia terjadi dulu baru rame," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat, (9/10).

Eddy menambahkan, sikap Pemerintah yang selalu lambat dalam mengatasi berbagai persoalan. Membuat asosiasi di Indonesia terkesan arogan. Sebab ditengah masalah yang dihadapi asosiasi selalu menjadi vokal untuk menyampaikan keluh kesah dan terkesan menyalahkan Pemerintah.

"Kalau kaya gitu, yang cape siapa ? Asosiasikan yang cape, karena asosiasi itu terus teriak-teriak. Jadi kesannya asosiasi itu vokal yang selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya kenapa asosiasi itu teriak-teriak karena tidak ada satu respon yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja
  2. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
  5. Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela
#Pemerintah RI #Aspresindo #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Aksi para mantan buruh Sritex tersebut bagian dari menuntut hak karyawan setelah kena PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Indonesia
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Saat ini terjadi mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Indonesia
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Indonesia
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah diminta mempercepat pencairan dana darurat Rp 4 triliun untuk korban banjir Sumatra.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Pemerintah belum menerbitkan PP turunan UU Minerba sampai saat ini. Komisi XII DPR RI pun melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Bagikan