Headline

Cegah Money Politic di Pilkada 2018, Polri dan KPK Bentuk Satgas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 25 Januari 2018
Cegah Money Politic di Pilkada 2018, Polri dan KPK Bentuk Satgas

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin berziarah ke makam sesepuh Pesantren Buntet, Cirebon (Foto: MP/Yohanes Mauritz)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin menyatakan untuk menekan politik uang (money politics) dan kampanye hitam (black campaign) dalam Pilkada Serentak 2018, pihaknya telah membentuk Satgas Money Politic.

Komjen Syafruddin mengungkapkan Satgas Money Politic dibentuk melimbatkan tiga lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri.

Menurutnya, pembentukan Satgas Money Politic guna mengantisipasi, memantau sekaligus menyelidiki dugaan money politics yang dilakukan para kontestan pemilihan kepala daerah yang akan digelar bulan Juni mendatang.

"Karena money politics itu, identik dengan korupsi. Untuk menjaga hasil pemilu yang fair, salah satu indikatornya, adalah menghilangkan money politics,"katanya, usai mengikuti Menutup Rapat Petinggi Polri, di Gedung STIK RI, Jakarta Selatan, Kamis, (25/1).

Lebih lanjut, Syafruddin pun menjelaskan, pembentukan terhadap satgas money politics itu juga, telah dilakukan, sejak tahun 2015 -2016.

"Bahkan, banyak aparat penyelenggara pemilu, dan juga masyarakat, yang tertangkap dan disidangkan pasca dibentuknya tim Satgas Money Politic ini," tambahnya.

Bahkan, rapat yang digelar di daerah Cilangkap kemarin itu, sudah diputuskan dan akan membuat MOU dengan KPK guna mengatasi terjadinya money politic.

“Saya rasa Minggu depan MOU-nya, akan ditandatangani, oleh Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK), “ terang Syafruddin.

Kalau tidak salah, lanjut Komjen Syafruddin, hari ini juga, tim dari Polri sedang mendatangi pimpinan KPK, untuk menyampaikan rumusannya. Kalau ada kesepakatan, maka rumusannya akan di MOU dengan pihak KPK.

"Minggu depan, tapi harinya kita tunggulah. Ini kan masih draft, kalau draftnya sudah disepakati maka akan dibuat prosedur, dan ditandatangani," tambahnya.

Untuk diketahui, sebelumnya rapat para petinggi Polri yang digelar di Gedung STIK RI selama dua hari yakni 24-25 Januari, membahas tentang antisipasi Polri terhadap keamanan jalannya pesta demokrasi yang bakal digelar di bulan Juni nanti.(Gms)

#Pilkada 2018 #Komjen Pol Syafruddin #Politik Uang #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Awang Faroek diketahui telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024 lalu, sehingga penetapan tersangka menjadi gugur secara hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Indonesia
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Bagikan