Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Cegah Korupsi di Daerah, Kemendagri dan KPK Kumpulkan Aparatur Pemda di Solo

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 25 September 2019
Cegah Korupsi di Daerah, Kemendagri dan KPK Kumpulkan Aparatur Pemda di Solo

Kemendagri memberikan penghargaan pada lima provinsi dalam kategori tingkat pengawasan terbaik dalam pencegahan korupsi di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan aparat pemerintah daerah se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9).

Kegiatan dengan tema 'Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi' tersebut bagian dari upaya pencegajan korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Baca Juga:

Irjen Firli: Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Cukup dengan OTT

Hadir dalam acara tersebut, yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri, Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wali Kota, Inspektur Jenderal Kementerian dan Lembaga, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BPKAD Provinsi, dan Sekretaris Inspektorat.

Panitia Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri (Rakorwasdanas) mengadakan konferensi pers di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9). (MP/Ismail)
Panitia Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri (Rakorwasdanas) mengadakan konferensi pers di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9). (MP/Ismail)

Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, mengungkapkan melui kegiatan ini ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pengawasan internal di pemda agar tidak terjadi korupsi. Hal itu sesuai dengan program pembangunan Presiden Jokowi.

"Pencegahan korupsi masih menjadi fokus pengawasan yang harus dikawal oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah). Kami berharap Pengawasan profesional mempu membuat tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Tumpak pada Merahputih.com.

Baca Juga:

9 Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi

APIP, kata dia, memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan korupsi. Kalau APIP bagus pemdanya juga bagus.

Ia menambahkan ada lima provinsi mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima Pemprov itu dianggap memiliki tingkat pengawasan terbaik. (Ism)

Baca Juga:

Jokowi Diminta Fokus Pencegahan Dibandingkan Pemberantasan Korupsi

#Kemendagri #KPK #Pencegahan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Imbas OTT Bupati Pemalang, KPK Evaluasi Kebocoran Berkas Laporan Kasus ke Pimpinan
KPK evaluasi sistem internal usai OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Fokus perbaikan alur dokumen agar tidak bocor ke pihak tak berkepentingan.
Wisnu Cipto - 1 jam, 53 menit lalu
Imbas OTT Bupati Pemalang, KPK Evaluasi Kebocoran Berkas Laporan Kasus ke Pimpinan
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Jadi Tersangka, Gubernur Jateng Tunjuk Nurkholes Jadi Plt
Langkah cepat tersebut dilakukan agar persoalan hukum yang menjerat kepala daerah tidak berdampak pada jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Jadi Tersangka, Gubernur Jateng Tunjuk Nurkholes Jadi Plt
Indonesia
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
KPK mencatat lonjakan kinerja penindakan pada semester I 2026 dengan 12 operasi tangkap tangan, 76 perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta penyetoran Rp 59,99 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Ungkap Capaian Terbaru: 12 OTT, Puluhan Perkara, dan Aset Bernilai Ratusan Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Senilai Rp2,7 Miliar
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Senilai Rp2,7 Miliar
Indonesia
Staf Admin KPK Tersangka 'Urus Perkara Bupati Pemalang' Statusnya Polisi Diperbantukan
KPK menetapkan staf administrasi bernama Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri perbantuan, sebagai tersangka pemerasan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Staf Admin KPK Tersangka 'Urus Perkara Bupati Pemalang' Statusnya Polisi Diperbantukan
Indonesia
Nama 4 Tersangka Kasus Internal KPK 'Urus Perkara', Begini Cara Bupati Anom 'Colek' Staf KPK
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, termasuk staf administrasi KPK. Dugaan pemerasan mencapai Rp1,98 miliar dengan barang bukti Rp2,7 miliar disita.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Nama 4 Tersangka Kasus Internal KPK 'Urus Perkara', Begini Cara Bupati Anom 'Colek' Staf KPK
Indonesia
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
KPK menelusuri dugaan aliran uang ke Raja Juli Antoni. Hal itu terkait kasus korupsi Kuansing.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Periksa Dugaan Aliran Dana ke Raja Juli Antoni dalam Kasus Korupsi Kuansing
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Pegawai KPK diduga memeras Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terkait penanganan perkara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Indonesia
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditahan KPK, Cuma Sampaikan Permohonan Maaf
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, resmi ditahan KPK terkait kasus jual beli jabatan. Ia pun hanya irit bicara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditahan KPK, Cuma Sampaikan Permohonan Maaf
Indonesia
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan selama 7 jam terhadap Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Bagikan