Cari Kebenaran OTT Gubernur Kepulauan Riau, NasDem Kirim Tim Investigasi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 12 Juli 2019
Cari Kebenaran OTT Gubernur Kepulauan Riau, NasDem Kirim Tim Investigasi

Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem akan melakukan investigasi langsung untuk mengetahui pasti perkara atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

Untuk itu, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate menyatakan telah mengirim tim ke Tanjungpinang untuk mencari informasi terpercaya terkait hal itu. Dan memastikan apa sebenarnya yang terjadi.

"Sehingga sebelum mengambil keputusan dengan tepat, kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplit dulu ya agar tidak salah. Oleh karena ini terkait dengan pemberantasan korupsi," kata Johnny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/7).

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Posko Cemara, Jakarta Pusat (MP/Fadhli)
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Posko Cemara, Jakarta Pusat (MP/Fadhli)

Baca Juga: KPK Beberkan Kronologis OTT Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Dalam memerangi praktik korupsi, Johnny menegaskan komitmennya dengan mendukung KPK. Karena itulah, Johnny menyebut partainya mengambil langkah cepat untuk membebastugaskan Nurdin meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami, DPP, mengambil langkah yang cepat untuk menunjukkan bahwa memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader-kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," katanya.

Johnny pun menegaskan, apa yang dilakukan Nurdin adalah tindakan perseorangan sehingga tidak mencoreng citra partai.

"Tidak (mencoreng citra partai). Lah, apa hubungannya, ini tindakan perorangan. Makanya kami harus menegaskan. Tidak bisa diandaikan ini tindakan perorangan sebagai tindakan partai," tutur dia.

Johnny menyebut, pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan Nurdin adalah Willy Aditya, yang sebelumnya mengisi jabatan ketua bidang di DPP NasDem. (Knu)

Baca Juga: KPK Amankan 6 Orang Terkait OTT Gubernur Kepri

#NasDem #Partai Nasdem #Ott Kpk #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan