Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pengentasan anak putus sekolah tingkat SMA/SMK melalui program kejar paket yang akan dianggarkan dalam APBD Surabaya 2018. Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, di Surabaya, Senin (31/7) mengatakan meski pengelolaan SMA/SMK tidak lagi merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota, pemkot tetap mengajukan anggaran pendidikan tersebut dalam APBD.
"Anggaran program kejar paket bagi anak putus sekolah ini sebagai bentuk upaya pemkot dalam melakukan pengentasan dan penurunan jumlah anak putus sekolah di Surabaya," kata Hendro.
Saat ditanya soal besaran nominal anggaran yang diajukan, anak buah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya belum bisa memastikan. Hanya saja diperkirakan nominalnya lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp187 milliar.
Sementara itu saat disinggung soal keberlangsungan atas nasib pemilik ijazah kejar paket yang dikawatirkan tidak berlaku, lanjut Hendro, Dinas Tenaga Kerja Surabaya akan menjembatani melalui program bursa kerja bagi lulusan baru yang ingin langsung bekerja.
Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Kota Pahlawan untuk bisa menampung calon mahasiswa yang memiliki ijazah kejar paket.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi Jatim harus memikirkan siswa tidak mampu atau miskin menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan warga Surabaya terkait pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov.
"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengatasi siswa tidak mampu di level SMA/SMK, terutama sekolah negeri. Juga menanggulangi para remaja putus sekolah di level SMA / SMK. Itu yang harus dipikirkan oleh Pemprov Jatim," ujarnya.
Ia menyarankan Pemprov Jatim agar menganggarkan biaya pendidikan sesuai amanah undang-undang (UU) yaitu 20 persen dari total kekuatan APBD Jatim, guna mengatasi problem siswa kurang mampu dan putus sekolah.
"APBD Jawa Timur lumayan besar. Tahun ini media mencatat sebesar Rp27 triliun. Kalau 20 persen saja untuk anggaran pendidikan, berarti setidaknya dialokasikan Rp5,4 triliun," katanya. (*)
