Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi

MerahPutih.com - Zona merah COVID-19 daerah yang menyelenggara Pilkada Serentak mengalami lonjakan. Pada pekan lalu ada 13 daerah masuk zona merah. Sementara pekan ini naik jadi 24 daerah.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sonny Harry Harmadi memaparkan, selain zona merah, daerah risiko sedang COVID-19 yang menggelar pilkada jumlahnya juga bertambah. Yakni, dari 180 daerah pada pekan lalu menjadi 189 daerah pada pekan ini.

Ia menghimbau seluruh Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk tidak mengerahkan massa di hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang.

Baca Juga:

Istana Konsultasi Dengan Aa Gym Soal Vaksinasi COVID-19

Hal ini, sebagai upaya mencegah terjadinya klaster Pilkada akibat penyebaran virus yang saat ini masih tinggi.

“Tentu yang namanya risiko selalu ada ya,” ungkap Sonny.

Sonny mengatakan, di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan ranah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.

Namun, ketika di luar TPS bukan ranah penyelenggara pemilu, sehingga Satgas meminta ada koordinasi dari penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan.

Sonny menegaskan, terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan penyelenggaran Pilkada.

Selain itu, pasangan calon Pilkada diminta untuk menyediakan tes COVID-19 bagi para saksi dari pasangan saat pemungutan suara atau pencoblosan.

Data kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat per Sabtu (5/12) sebanyak 6.027. Sehingga jumlah orang yang terjangkit virus itu mencapai 569.707.

Pasien meninggal karena COVID-19 kini menembus 17.589 orang. Meningkat 110 dari data kemarin yang masih 17.479 orang.

Pasien sembuh dari juga bertambah, yakni sebanyak 4.271 dari data kemarin yang masih 466.178 orang. Total kumulatif kasus sembuh dari COVID-19 mencapai 470.449 orang.

Sementara pasien yang tengah menjalani perawatan atau isolasi sebanyak 81.669 orang. Angka ini meningkat dari data kemarin yang masih 80.023 orang.

Pemerintah juga masih memantau 69.926 orang suspek di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari data kemarin yang masih 69.016 suspek. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan