Cak Imin Tegaskan Tidak Ada Lagi Diskusi Penundaan Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 April 2022
Cak Imin Tegaskan Tidak Ada Lagi Diskusi Penundaan Pemilu

Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Kepemimpinan Gus Dur di Kantor DPP PKB Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokow) sudah bersikap tegas memastikan Pemilu dan Pilkada Serentak tetap digelar tahun 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun memastikan tidak ada lagi diskusi terkait penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Pengesahan Anggaran Jadi Langkah Awal Penyelenggaran Pemilu 2024

"Kan setelah presiden bersikap gitu kan sudah jelas. Artinya sudah tidak ada lagi diskusi itu (penundaan pemilu) kan," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Menurut Cak Imin, dirinya mengusulkan penundaan pemilu sebagai bahan diskusi bersama dengan mencermati situasi pandemi COVID-19.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan hal tersebut sekadar wacana atau usulan yang memang juga aspirasi dari kelompok atau elemen masyarakat.

"Namanya diskusi saja kemarin," ujarnya.

Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi 2 sampai 3 tahun dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode telah menjadi polemik yang hangat dalam beberapa bulan terakhir.

Semua elemen bangsa mulai dari elite politik, pejabat pemerintah, pengusaha hingga masyarakat sipil terlibat dalam polemik kedua wacana tersebut.

Baca Juga

Cak Imin Usul Pemilu Ditunda untuk Tolong Ma'ruf Amin, Nasdem: Ngawur!

Kedua wacana tersebut mulai mencuat pada akhir Februari 2022 ketika Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan dengan alasan pandemi COVID-19.

Usulan tersebut disambut pro dan kontra oleh para elite dan masyarakat. Muncul berbagai spekulasi termasuk salah satunya menyebut Presiden Jokowi menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan 3 periode.

Padahal, Jokowi sudah berkali-kali menegaskan akan taat konstitusi dalam merespons kedua wacana. Bahkan, Jokowi jauh sebelumnya sudah meminta jajaran kabinet untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman.

Terakhir, pada 10 April 2022, Presiden memimpin rapat terbatas (ratas) membahas khusus tentang persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam arahannya, Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah ditetapkan, yakni 14 Februari 2024 agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu. (Pon)

Baca Juga

Megawati Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres #Muhaimin Iskandar #Partai Politik #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Rieke Diah Pitaloka mendukung percepatan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026, namun meminta kewenangan negara tetap dibatasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Rieke Diah Pitaloka Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Ingatkan Batas Kewenangan Negara
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
AMPB menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026, AMPB: DPR Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Metro Jaya Minta Warga tak Khawatir
Polda Metro Jaya meminta warga tetap tertib saat aksi demo 27 Agustus 2026 di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Metro Jaya Minta Warga tak Khawatir
Indonesia
Massa AMPB Bertemu Pimpinan DPR, Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Massa AMPB menemui pimpinan DPR. Mereka mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Massa AMPB Bertemu Pimpinan DPR, Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Indonesia
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Botok juga menegaskan bahwa dana pemberangkatan massa menuju Jakarta murni hasil gotong royong tanpa sponsor kelompok tertentu
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 Agustus 2026
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Habibur Rochman membantah keras meminta kepolisian memblokir rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Yusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Bagikan