Cak Imin Dorong Pemerintah Serap Produk Garmen Lokal dan Setop Impor

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Langkah ini penting dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara.

"Pemerintah harus serap produk garmen lokal agar ekonomi terus bergerak dan menekan angka kemiskinan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/11).

Baca Juga

Cak Imin Minta Jokowi Gratiskan Listrik 450 VA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah memperluas pasar baru ekspor garmen tanah air ke negara-negara yang ekonominya stabil.

"Pasar baru ekspor produk garmen kita mau tidak mau harus diperluas, pemerintah bisa merambah ke negara-negara yang ekonominya stabil untuk memasarkan produk garmen dalam negeri," terangnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut mengingatkan pemerintah untuk menghentikan arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal.

Baca Juga

Pantun Prabowo Buat Cak Imin dan PKB

"Nah ini juga jadi catatan penting, impornya (produk garmen) distop dulu, apalagi yang barang-barang bekas itu stop saja, kalau dibiarkan masuk ya dampak negatifnya tentu ke produk garmen dalam negeri jadi nggak laku," ujarnya.

Selain itu, Muhaimin mengatakan belasan perusahaan tekstil di Jawa Barat tutup dan mengakibatkan ribuan karyawan terpaksa di PHK akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia.

Ia menyatakan, gelombang PHK karyawan industri garmen harus ditekan. Sebab, semakin banyak PHK maka semakin besar potensi krisis ekonomi dan bukan tak mungkin bisa mempengaruhi sektor lain.

"Saya kira PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi sekarang ancaman krisis, ancaman resesi begitu kuat. Langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata adalah menekan gelombang PHK industri garmen," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Cak Imin Ungkap Pesan Jokowi soal Koalisi Pilpres 2024