Buruh Gelar Demo Besar-besaran Kamis, 28 Agustus, Dishub DKI Jakarta Bakal Rekayasa Rute Transjakarta
Transjakarta. Foto: Dok. Transjakarta
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku siap membantu Polda Metro Jaya dalam mengatur lalu lintas saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8) besok. Termasuk melakukan rekayasa lalu lintas demi kelancaran kegiatan masyarakat.
Diketahui sejumlah elemen buruh akan melaksanakan aksi demonstrasi di DPR besok. Tuntutan mereka, yakni menolak upah murah dan menghapus outsourcing.
Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menyebutkan, pihaknya siap merekayasa rute transportasi umum yang melintasi titik unjuk rasa. Salah satu transportasi umumnya, yakni Transjakarta.
Akan tetapi, ia berujar, rekayasa rute transportasi umum bakal menyesuaikan kondisi unjuk rasa.
"Misalnya dari arah timur ke barat dan sebagainya, itu akan situasional, demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan gedung DPR," tutur Syafrin di Monas, Rabu (27/8).
Baca juga:
28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung. Di satu sisi, rekayasa lalu lintas juga dilakukan agar pengunjuk rasa tetap dapat menyampaikan suara masing-masing.
Komarudin menyatakan, massa aksi diminta agar tetap mengikuti peraturan saat menyampaikan aspirasi mereka. Polisi disebut akan meningkatkan kesiapan agar tak ada masyarakat umum yang menjadi korban pengunjuk rasa.
"(Pengunjuk rasa) jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," tuturnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Halte Tanjung Duren Diperluas untuk Optimalisasi Ruang, Akomodasi Keluhan Penumpang
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya