Buntut Skandal Asusila dan Narkoba, Polri Diminta Cek Kejiwaan dan Tes Urine Calon Kapolres

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 14 Maret 2025
Buntut Skandal Asusila dan Narkoba, Polri Diminta Cek Kejiwaan dan Tes Urine Calon Kapolres

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Foto: Partai NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Terkuaknya skandal asusila dan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menjadi momentum untuk membersihkan institusi Polri. Ia diduga menjual video asusila terhadap anak-anak ke situs web dewasa Australia.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong adanya tes narkoba dan kejiwaan terhadap calon pejabat Polri

Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperketat promosi jabatan kepada jajarannya lewat tes kejiwaan dan tes urine narkoba.

“Ini penting untuk mencegah psikopat menjabat," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (14/3).

Baca juga:

Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri

Ia yakin, dengan pengetatan promosi jabatan ini, maka bisa mencegah terjadinya pelanggaran oleh para pimpinan Polri, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

“Saya yakin Pak Kapolri melihat urgensi yang sama,” jelas Sahroni yang juga politikus Nasdem ini.

Menurutnya, kapolres yang memimpin pasukan dan wilayah setingkat kabupaten/kota harus dijabat oleh individu yang mumpuni. Karena itu, kata dia, perlu ada pengetatan terhadap promosi jabatan.

“Tesnya tidak boleh sekadar formalitas, harus ada SOP-nya,” tutur dia.

Baca juga:

Terancam Dipecat, Eks Kapolres Ngada Bakal Disidang Etik Pekan Depan

Langkah ini untuk memastikan masyarakat dan jajaran di setiap wilayah, memiliki pemimpin yang amanah dan sehat rohani.

“Komisi III tidak mau lagi dengar ada kapolres berbuat kejahatan seperti yang terjadi di Ngada, NTT,” jelas Sahroni. (knu)

#Polri #Tes Urine #Kapolres Ngada #Asusila
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi XIII DPR Dukung Hukuman Maksimal untuk Mantan Kapolres Ngaada
Kejahatan yang dilakukan Fajar merupakan tindakan luar biasa yang mencoreng institusi kepolisian dan melukai perlindungan terhadap anak.
Dwi Astarini - 2 jam, 41 menit lalu
Komisi XIII DPR Dukung Hukuman Maksimal untuk Mantan Kapolres Ngaada
Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Keberhasilan SPPG mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Indonesia
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Jadi terobosan komunikasi publik yang dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Bagikan