Buntut Skandal Asusila dan Narkoba, Polri Diminta Cek Kejiwaan dan Tes Urine Calon Kapolres


Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Foto: Partai NasDem
MerahPutih.com – Terkuaknya skandal asusila dan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menjadi momentum untuk membersihkan institusi Polri. Ia diduga menjual video asusila terhadap anak-anak ke situs web dewasa Australia.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong adanya tes narkoba dan kejiwaan terhadap calon pejabat Polri
Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperketat promosi jabatan kepada jajarannya lewat tes kejiwaan dan tes urine narkoba.
“Ini penting untuk mencegah psikopat menjabat," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (14/3).
Baca juga:
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Ia yakin, dengan pengetatan promosi jabatan ini, maka bisa mencegah terjadinya pelanggaran oleh para pimpinan Polri, baik di tingkat wilayah maupun nasional.
“Saya yakin Pak Kapolri melihat urgensi yang sama,” jelas Sahroni yang juga politikus Nasdem ini.
Menurutnya, kapolres yang memimpin pasukan dan wilayah setingkat kabupaten/kota harus dijabat oleh individu yang mumpuni. Karena itu, kata dia, perlu ada pengetatan terhadap promosi jabatan.
“Tesnya tidak boleh sekadar formalitas, harus ada SOP-nya,” tutur dia.
Baca juga:
Terancam Dipecat, Eks Kapolres Ngada Bakal Disidang Etik Pekan Depan
Langkah ini untuk memastikan masyarakat dan jajaran di setiap wilayah, memiliki pemimpin yang amanah dan sehat rohani.
“Komisi III tidak mau lagi dengar ada kapolres berbuat kejahatan seperti yang terjadi di Ngada, NTT,” jelas Sahroni. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komisi XIII DPR Dukung Hukuman Maksimal untuk Mantan Kapolres Ngaada

Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
