Buntut Skandal Asusila dan Narkoba, Polri Diminta Cek Kejiwaan dan Tes Urine Calon Kapolres

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 14 Maret 2025
Buntut Skandal Asusila dan Narkoba, Polri Diminta Cek Kejiwaan dan Tes Urine Calon Kapolres

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Foto: Partai NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Terkuaknya skandal asusila dan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menjadi momentum untuk membersihkan institusi Polri. Ia diduga menjual video asusila terhadap anak-anak ke situs web dewasa Australia.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong adanya tes narkoba dan kejiwaan terhadap calon pejabat Polri

Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperketat promosi jabatan kepada jajarannya lewat tes kejiwaan dan tes urine narkoba.

“Ini penting untuk mencegah psikopat menjabat," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (14/3).

Baca juga:

Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri

Ia yakin, dengan pengetatan promosi jabatan ini, maka bisa mencegah terjadinya pelanggaran oleh para pimpinan Polri, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

“Saya yakin Pak Kapolri melihat urgensi yang sama,” jelas Sahroni yang juga politikus Nasdem ini.

Menurutnya, kapolres yang memimpin pasukan dan wilayah setingkat kabupaten/kota harus dijabat oleh individu yang mumpuni. Karena itu, kata dia, perlu ada pengetatan terhadap promosi jabatan.

“Tesnya tidak boleh sekadar formalitas, harus ada SOP-nya,” tutur dia.

Baca juga:

Terancam Dipecat, Eks Kapolres Ngada Bakal Disidang Etik Pekan Depan

Langkah ini untuk memastikan masyarakat dan jajaran di setiap wilayah, memiliki pemimpin yang amanah dan sehat rohani.

“Komisi III tidak mau lagi dengar ada kapolres berbuat kejahatan seperti yang terjadi di Ngada, NTT,” jelas Sahroni. (knu)

#Polri #Tes Urine #Kapolres Ngada #Asusila
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Polisi akan menjamin pelaksanaan aspirasi dari mahasiswa berjalan dengan baik.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Bagikan