Eddy Flo
MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengaku masih harus mendalami pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang menyebut ada pihak yang mencatut nama Presiden Joko Widodo soal penyelundupan 5000 pucuk senjata api ilegal.
"Yang disampaikan Panglima ini memang nanti perlu didalami ya. Saya sampai hari ini masih belum menangkap dengan baik apa yang dimaksudkan oleh Panglima," kata Sukamta di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
Karena itu, kata Sukamta, dalam waktu dekat Komisi I DPR akan meminta klarifikasi kepada Jenderal Gatot terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Menurutnya, hal itu akan dilakukan saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi I DPR selaku mitra kerja TNI.
"Kita ada rencana Rakor dengan Panglima dalam rangka membahas anggaran. Tapi saya kira karena waktu beliau sibuk, ya sehingga kita satukan saja (minta klarifikasi soal senjata ilegal)," jelas dia.
Sukamta menambahkan, Rakor tersebut rencananya akan digelar setelah perayaan HUT TNI pada 5 Oktober mendatang. Kata dia, jadwal tersebut berdasarkan koordinasi antara Panglima TNI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, klarifikasi itu akan dilakukan disaat Rakor pembahasan anggaran yang juga dihadiri Menkeu.
"Jadi kita nunggu Menteri Keuangan. Nah Menteri Keuangan itu memberi waktu tanggal 3 Oktober, tapi tanggal 3 Oktober itu sepertinya panglima belum bisa. Sehingga kita minta mereka cari waktu dulu kapan bisa mungkin setelah tanggal 5. Setelah peringatan hari TNI bulan depan," tandasnya.
Setelah meminta klarifikasi dari Gatot, terang Sukamta, barulah pihaknya bisa memutuskan apakah akan memberikan sanksi atau hukuman atas pernyataan mantan Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) itu.
"Nanti kalau sudah ketahuan kita bisa melakukan penghakiman. Sekarang kita belum nangkap maksudnya panglima apa dengan statement itu. Kan itu di forum tertutup yang ada rekaman itu kan. Nanti kita lihat apa maksudnya panglima," pungkasnya.(Pon)
