Bukti PDIP Tidak Bisa Dibeli di Pilkada Jakarta

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 19 Agustus 2024
 Bukti PDIP Tidak Bisa Dibeli di Pilkada Jakarta

Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menyatakan deklarasi seluruh partai politik di luar mereka yang resmi mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono membuktikan hanya partai banteng yang tidak bisa dibeli alias “not for sale”.

“PDI Perjuangan is not for sale,” kata Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui manuver yang membuat semua parpol di luar PDIP berkumpul hanya mendukung Ridwan Kamil, dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat PDIP tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Diketahui, jumlah kursi PDIP di DPRD Jakarta tak memenuhi syarat pengajuan calon. Seandainya PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) takkan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah dikuasai Ridwan Kamil.

Baca juga:

12 Partai Anggota KIM Plus Pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDIP secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Maka kini, menurut Djarot, PDIP melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi parpol-parpol dimaksud, akan membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong. Atau kemungkinan lain, Ridwan Kamil akan diarahkan melawan “calon boneka” yang sudah disiapkan dari jalur independen.

“Ya, melawan kotak kosong. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali ya, ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP nya dibegal. KTP-nya dicatut,” kata Djarot.

Menurut Djarot, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat. Apalagi, lanjut dia, Jakarta adalah percontohan Indonesia, sehingga jika di Jakarta bisa diatur sedemikian rupa, bukan tak mungkin se-Indonesia bisa diakal-akali demikian.

Baca juga:

RK Singgung Gibran Calon Pemegang Amanat Aglomerasi di Deklarasi Pilkada DKI

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” tandas Djarot. (Pon)

#PDIP #Pilkada Dki #KIM Plus
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan