Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bukti PDIP Tidak Bisa Dibeli di Pilkada Jakarta

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 19 Agustus 2024
 Bukti PDIP Tidak Bisa Dibeli di Pilkada Jakarta

Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menyatakan deklarasi seluruh partai politik di luar mereka yang resmi mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono membuktikan hanya partai banteng yang tidak bisa dibeli alias “not for sale”.

“PDI Perjuangan is not for sale,” kata Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengakui manuver yang membuat semua parpol di luar PDIP berkumpul hanya mendukung Ridwan Kamil, dapat dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat PDIP tak bisa mengajukan calon lainnya di Jakarta.

Diketahui, jumlah kursi PDIP di DPRD Jakarta tak memenuhi syarat pengajuan calon. Seandainya PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) takkan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah dikuasai Ridwan Kamil.

Baca juga:

12 Partai Anggota KIM Plus Pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDIP secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Maka kini, menurut Djarot, PDIP melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi parpol-parpol dimaksud, akan membawa Ridwan Kamil melawan kotak kosong. Atau kemungkinan lain, Ridwan Kamil akan diarahkan melawan “calon boneka” yang sudah disiapkan dari jalur independen.

“Ya, melawan kotak kosong. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali ya, ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP nya dibegal. KTP-nya dicatut,” kata Djarot.

Menurut Djarot, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat. Apalagi, lanjut dia, Jakarta adalah percontohan Indonesia, sehingga jika di Jakarta bisa diatur sedemikian rupa, bukan tak mungkin se-Indonesia bisa diakal-akali demikian.

Baca juga:

RK Singgung Gibran Calon Pemegang Amanat Aglomerasi di Deklarasi Pilkada DKI

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” tandas Djarot. (Pon)

#PDIP #Pilkada Dki #KIM Plus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Bagikan