Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono mendesak Jokowi minta maaf secara terbuka kepada Prabowo di depan publik. Sebab serangan Jokowi pada debat bisa masuk ke ranah pencemaran nama baik.
"Jokowi tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa itu forum debat. Sebab KPU sudah jelas melarang melakukan serangan pribadi," kata Ferry dalam keterangannya, Kamis (21/2).
Hal itu dikatakan Ferry terkait dengan dugaan serangan pribadi Prabowo oleh Jokowi saat debat kedua. Untuk itu, Ferry mengaku heran mengapa Jokowi kerap menyerang pribadi Prabowo.
Ia juga menyayangkan serangan yang ditembakkan capres inkumben kerap menggunakan data yang salah. Apalagi seperti dikatakan wapres Jusuf Kalla, tanah Prabowo diperoleh dengan cara yang legal dengan niat membantu negara.
"Dari fakta itu kita menyadari bahwa memang ada niat tidak baik dari Jokowi dengan mengungkap data tanah Prabowo. Ada maksud mendeskreditkan, tapi dengan data yang salah," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sibuk menyerang pribadi Prabowo, Jokowi lantas lupa bahwa di negeri ini banyak konglomerat yang memiliki tanah sangat luas dan dibiarkan menganggur.
Meski begitu, ia mengapresiasi pernyataan kalangan istana yang menyebut status lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh tidak bermasalah. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa serangan Jokowi kepada capres nomor urut 02 itu salah.
"Kami mengapresiasi pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla dan kepala staf kepresidenan Moeldoko yang menyebut kepemilikan lahan Pak Prabowo tidak bermasalah. Itu bukti serangan Jokowi ke Pak Prabowo salah," tegas Ferry.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menarik ratusan ribu lahan Prabowo yang dimiliki oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh.
Moeldoko menilai lahan Prabowo yang berstatus hak guna usaha (HGU) itu produktif. Moeldoko menjelaskan negara memang bisa mengambil kembali lahan yang berstatus HGU. Syaratnya lahan tersebut sudah tidak digunakan lagi atau tidak produktif.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan ia ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo.
Hal ini terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua pekan menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tanah tersebut dibeli dengan harga US$ 150 juta dan dibayar tunai.
Menurut JK, pembelian lahan oleh Prabowo itu tidak menyalahi undang-undang. Terlebih tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). (Pon)
